Isu keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan dalam bisnis PCR kini muncul ke publik. Berawal dari tudingan mantan Mantan Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto yang diunggah melalui akun Facebooknya.
Unggahan yang menyebutkan perusahaan Luhut merupakan salah satu pemegang saham di PT GSI yang punya unit usaha GSI Lab.
Namun, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Jodi Mahardi meluruskan isu keterlibatan Luhut dalam bisnis PCR melalui PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Jodi menjelaskan, pada dasarnya pembentukan PT GSI memang disebabkan karena adanya ajakan Grup Indika, Adaro dan Northstar ke Luhut untuk membuat layanan penyediaan tes COVID-19 dengan kapasitas yang besar.
“Terkait GSI, Jadi pada waktu itu, Pak Luhut diajak oleh teman-teman dari Grup Indika, Adaro, Northstar,” ujarnya dikutip dari Viva, Senin, 1 November 2021.
Dia mengatakan, GSI dibentuk bukan untuk mencari keuntungan. Melainkan semata untuk layanan sosial. Awal-awal pembentukannya kata Jodi malah GSI memiliki gedung hasil pemberian.
“Diberikan secara gratis oleh salah satu pemegang sahamnya, agar bisa cepat beroperasi pada periode awal dan membantu untuk melakukan testing COVID-19,” ungkapnya.
Kemudian dia mengatakan, sejauh ini PT GSI juga tidak pernah melakukan pembagian keuntungan atau dividen kepada para pemegang sahamnya. Justru, keuntungan yang diperoleh menurutnya digunakan untuk tes gratis.
“Saya lihat keuntungan mereka malah banyak digunakan untuk memberikan test swab gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan petugas kesehatan,” kata Jodi.
Keterlibatan Menko Marves ini di GSI sebatas hanya untuk membantu penanganan Pandemi COVID-19 pada masa awal-awal penyebarannya. Ini seperti keterlibatan Menko Marves dalam membantu start up Nusantics.
“Apalagi Pak Luhut sendiri selama ini selalu menyuarakan agar harga test PCR ini bisa terus diturunkan sehingga menjadi semakin terjangkau buat masyarakat,” ungkapnya.
Jodi kemudian mengungkapkan, GSI tidak pernah kerja sama dengan BUMN ataupun mendapatkan dana dari pemerintah. Justru mereka melakukan genome sequencing secara gratis untuk membantu Kementerian Kesehatan.
“Sangat disayangkan upaya framing seperti ini. Ini berpotensi menyebabkan para pihak yang ingin membantu jika terjadi krisis berfikir dua kali,” jelasnya.
