Indeks News – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak DPR RI dan DPD RI untuk membuka secara resmi seluruh dokumen terkait gaji dan tunjangan, hingga fasilitas mewah yang diterima para anggota legislatif.
Langkah ini bukan sekadar formalitas. Pada Kamis (21/8/2025), ICW melayangkan surat permohonan informasi publik kepada Sekretariat Jenderal DPR dan DPD. Isinya tegas: mereka ingin seluruh regulasi dan rincian pembayaran—mulai dari gaji dan tunjangan, uang pensiun, uang kunjungan ke dapil, dana aspirasi, hingga dana reses—diumumkan ke masyarakat.
Desakan Transparansi
“Kami menduga para anggota DPR dan DPD menerima uang dalam jumlah besar di luar gaji dan tunjangan resmi. Karena itu, DPR dan DPD wajib membuka semua dokumen terkait,” ujar Kepala Divisi Advokasi ICW, Egi Primayogha, dalam keterangan tertulis pada Minggu (24/8/2025).
Selain soal gaji, ICW juga menuntut laporan pertanggungjawaban penggunaan dana reses tahun sidang 2024–2025 serta laporan penggunaan dana kunjungan dapil pada periode yang sama. Menurut Egi, hal ini penting agar publik tahu ke mana uang negara yang dibiayai pajak rakyat itu benar-benar digunakan.
Namun, perjuangan ICW tidak berjalan mulus. Seusai menyerahkan surat, Egi dan perwakilan ICW hendak memberi keterangan kepada awak media di depan Gedung Setjen DPR RI. Belum sempat menjelaskan panjang lebar, petugas keamanan DPR mendatangi mereka.
“Para petugas keamanan sempat menghalangi dan mengganggu kami saat menyampaikan tanggapan kepada wartawan,” tutur Egi dengan nada kecewa.
Ketegangan memuncak. Aktivis ICW bahkan diusir dari area depan gedung hingga keluar dari Kompleks Parlemen, Jakarta. “Kami menyayangkan larangan tersebut dan menganggapnya sebagai ancaman terhadap kebebasan pers dalam menjalankan tugasnya,” tegas Egi.
Polemik Tunjangan Jumbo DPR
Desakan ICW ini muncul di tengah polemik tunjangan “jumbo” DPR yang ramai dibicarakan publik. Belum lama ini, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sempat menyebutkan bahwa tunjangan beras anggota DPR mencapai Rp 12 juta per bulan dan tunjangan bensin Rp 7 juta per bulan.
Pernyataan itu sontak menghebohkan masyarakat. Namun sehari kemudian, Adies buru-buru mengklarifikasi. Ia mengaku salah menyampaikan data. “Setelah saya cek di kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan, baik gaji maupun tunjangan,” kata Adies di Gedung DPR RI, Rabu (20/8/2025).
Faktanya, tunjangan beras DPR hanya Rp 200 ribu per bulan, sedangkan tunjangan bensin Rp 3 juta per bulan. Besaran ini disebut tidak pernah berubah selama beberapa tahun terakhir.
Meski begitu, publik tetap menyoroti tunjangan lain yang dinilai cukup besar. Misalnya, anggota DPR kini menerima tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan, setelah mereka tidak lagi mendapat rumah dinas jabatan anggota (RJA).
Desakan ICW seakan menjadi cermin keresahan masyarakat. Transparansi soal gaji dan tunjangan wakil rakyat bukan hanya masalah angka, melainkan persoalan kepercayaan. Apalagi ketika rakyat masih berkutat dengan harga kebutuhan pokok, kabar tentang tunjangan puluhan juta rupiah terasa begitu kontras.
Kini, bola panas ada di tangan DPR dan DPD. Akankah mereka berani membuka seluruh dokumen gaji dan tunjangan secara gamblang, atau justru menutupinya rapat-rapat? Publik menunggu jawaban yang jujur.
