Indeks News — Sebuah proyek raksasa yang pernah digadang-gadang sebagai simbol masa depan Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Ibu Kota Nusantara (IKN), yang sejak 2019 dibangun di tengah hutan Kalimantan Timur dengan impian menjadi pusat pemerintahan baru, telah menelan anggaran fantastis: Rp151,08 triliun.
Namun, di tengah megahnya visi awal, wacana moratorium pembangunan mulai bergulir. Suara-suara dari parlemen, ekonom, hingga tokoh nasional kini mempertanyakan, ke mana sebenarnya arah perjalanan kota yang katanya akan menjadi kebanggaan bangsa ini?
IKN Mimpi Besar di Era Jokowi
Pembangunan IKN dimulai di era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Saat itu, pemerintah menargetkan pembangunan bertahap hingga 2045, dengan total kebutuhan dana Rp460 triliun.
Skemanya sederhana di atas kertas: 80% biaya dari investasi swasta dan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Janji ini sempat menumbuhkan optimisme bahwa proyek tidak akan membebani keuangan negara secara berlebihan.
Setelah Jokowi lengser, tahap pertama pembangunan rampung. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa total biaya yang dikeluarkan pada tahap ini mencapai Rp147,41 triliun, dengan rincian Rp89 triliun dari APBN dan Rp58,41 triliun dari investasi swasta.
Pada Mei 2025, tambahan investasi Rp3,65 triliun masuk dari lima perusahaan swasta, sehingga total dana yang sudah mengalir ke IKN tembus Rp151,08 triliun.
Janji Berlanjut di Era Prabowo
Basuki memastikan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan pembangunan. Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp48,8 triliun dari APBN untuk periode 2025–2028.
Pembangunan tahap berikutnya direncanakan fokus pada infrastruktur penunjang, agar nantinya IKN benar-benar bisa menjadi pusat pemerintahan yang hidup. Namun, di saat bersamaan, isu penghentian sementara proyek ini muncul di Senayan.
Gelombang Kritik dan Kekhawatiran
Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong, mengungkapkan bahwa Partai NasDem mengusulkan moratorium sementara pembangunan IKN. Alasannya, ada amanat undang-undang yang belum dijalankan, yakni penerbitan Keputusan Presiden terkait pengalihan fungsi ibu kota.
Selain itu, alokasi anggaran untuk program strategis lain pemerintahan Prabowo, seperti ketahanan pangan dan makan bergizi gratis, juga memerlukan biaya besar.
Tokoh nasional Amien Rais bahkan mengkritik keras. Ia menyebut IKN berpotensi menjadi “kota hantu” yang kini mulai diselimuti aktivitas tak sehat, termasuk prostitusi. Ia menilai, setelah puluhan triliun dari APBN dihabiskan, kawasan itu belum layak huni.
“Terlalu Besar untuk Gagal”
Ekonom dari INDEF, Andry Satrio Nugroho, punya pandangan berbeda. Menurutnya, IKN adalah proyek yang “too big to fail” — terlalu besar untuk dihentikan begitu saja.
Andry mengingatkan bahwa infrastruktur yang sudah dibangun tetap memerlukan perawatan. Jika dihentikan tanpa solusi, fasilitas akan rusak, dan kerugian negara akan semakin besar. Ia menyarankan dua opsi: segera memindahkan pusat pemerintahan ke IKN, atau mengubah statusnya menjadi ibu kota Kalimantan Timur agar tetap dimanfaatkan.
Opsi Pemanfaatan Tanpa Lanjutkan Pembangunan
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengusulkan moratorium, namun dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada. Misalnya, menjadikan IKN sebagai kantor Wakil Presiden, pusat pelatihan militer, atau proyek percontohan pemulihan lingkungan.
Ia juga melihat potensi IKN menjadi destinasi wisata. “Kalau jadi tempat wisata, ada pemasukan untuk menutup biaya operasional,” ujarnya.
Masa Depan yang Belum Pasti
Meski dibangun dengan visi besar dan biaya yang menggunung, masa depan IKN kini berada di bawah bayang-bayang tanda tanya. Apakah akan tetap dilanjutkan, diperlambat, diubah fungsinya, atau malah dihentikan sementara?
Yang jelas, setiap keputusan yang diambil akan mempengaruhi nasib Rp151 triliun uang negara dan swasta yang telah ditanam di sana.
Di tengah semua kontroversi ini, satu hal pasti: Nusantara, kota yang diimpikan sebagai simbol kebangkitan, kini menjadi cermin besar tentang bagaimana sebuah cita-cita megah bisa terhenti di persimpangan jika tidak diiringi arah yang jelas. (FCR)
