Indeks News – Sepuluh tuntutan rakyat beredar di media sosial, salah satunya muncul pada selembar spanduk lusuh bertuliskan “Copot Kapolri” berkibar di antara lautan massa. Suaranya terasa lebih lantang dari orator yang berdiri di atas mobil komando.
Di jalan-jalan yang memanas, pekikan “Bubarkan DPR” menggema, menjadi bagian dari 10 Tuntutan Rakyat yang mereka sebut dengan nama Sepultura.
Gelombang protes ini bukan sekadar luapan emosi sesaat. Ia tumbuh menjadi konsolidasi besar dari mahasiswa, buruh, pelajar, ulama, hingga emak-emak yang perlahan mulai turun ke jalan.
Desakan Terbuka untuk Prabowo
Salah satu suara keras datang dari Dokter Tifa, figur vokal di media sosial. Melalui akun X @DokterTifa, ia menuliskan seruan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Jika tidak segera mencopot Kapolri, maka rakyat akan semakin banyak turun ke jalan. Sekarang ini buruh belum turun, para ulama besar masih menahan diri, BEM belum semua turun, pelajar belum turun, dan emak-emak baru berapa gelintir yang turun,” tulisnya.
Ia menegaskan, pencopotan Kapolri bukan sekadar tuntutan emosional, melainkan simbol bahwa Presiden Prabowo bisa melepaskan diri dari kerangkeng oligarki dan politik hitam.
Peringatannya jelas: bila Presiden tak bertindak cepat, maka delegitimasi terhadap pemerintah akan makin menguat, demonstrasi makin meluas, dan kesabaran rakyat bisa benar-benar habis.
Sepuluh Tuntutan Rakyat (Sepultura)
Suara jalanan kini makin terang setelah Muhammad Said Didu, mantan pejabat BUMN, ikut menyebarkan daftar 10 Tuntutan Rakyat lewat media sosial.
Berikut isi lengkapnya:
- Copot Kapolri dan lakukan reformasi Polri.
- Batalkan RUU Kenaikan Gaji DPR RI.
- Tolak dan batalkan RUU KUHAP 2025.
- Sahkan RUU Perampasan Aset Koruptor menjadi UU.
- Adili Jokowi dan makzulkan Gibran secara adil dan transparan.
- Batalkan kenaikan pajak dan BPJS.
- Reshuffle kabinet, ganti menteri, pejabat BUMN, dan anggota DPR bermasalah.
- Rampas dan kuasai aset vital negara dari mafia oligarki.
- Kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden, versi 5 Juli 1959.
- Rembuk Nasional dan Rekonsiliasi Nasional, hentikan diskriminasi politik dan ekonomi terhadap masyarakat berbeda pendapat.
Bagi massa aksi, tuntutan ini adalah wujud jalan politik alternatif. Tidak lagi sebatas slogan “bubarkan DPR”, melainkan peta jalan perubahan yang jelas: mulai dari pencopotan Kapolri, hingga mengembalikan dasar hukum negara ke UUD 1945 versi 1959.
Kota Membara, Dunia Menyaksikan
Dalam catatan Dokter Tifa, “Kota-kota membara! Korban-korban berjatuhan! Berita luar negeri menyebar dengan cepat ke puluhan negara besar.”
Kalimat itu bukan sekadar retorika. Fakta di lapangan menunjukkan demonstrasi meluas ke berbagai kota, dengan korban jatuh di tengah bentrokan. Media internasional mulai menyorot kondisi Indonesia, membawa isu ini ke panggung global.
Kini, semua mata tertuju pada Presiden Prabowo Subianto. Sepultura telah memberikan 10 tuntutan rakyat yang menjadi simbol keresahan rakyat. Pertanyaannya sederhana namun berat:
Apakah Prabowo akan merespons cepat, atau membiarkan gelombang protes ini berubah menjadi arus besar delegitimasi yang sulit dikendalikan?
Rakyat sudah menunggu. Sejarah sedang menulis ujian terbesar bagi kepemimpinan Prabowo.
