Jakarta,Indeks News — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai belum memberikan perhatian optimal terhadap isu gender dan perlindungan perempuan selama satu tahun kepemimpinannya.
Pandangan ini disampaikan oleh analis gender Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45), Ratu Dyah Ayu Gendiswardani, dalam acara Media Briefing bertajuk “Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Hotel Morrissey, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
“Kemajuan sebuah negara tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonominya, tetapi juga dari seberapa besar komitmen negara tersebut melindungi seluruh masyarakatnya, termasuk perempuan,” ujar Gendis.
Gendis menjelaskan, meski isu perempuan tercantum dalam Asta Cita visi pembangunan pemerintahan Prabowo, namun kasus kekerasan terhadap perempuan justru terus meningkat.
“Selama 12 tahun terakhir, tren kekerasan terhadap perempuan terus naik. Bahkan di tahun 2025, kasusnya semakin banyak,” ungkapnya.
Berdasarkan data yang dihimpun Lab 45, wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah mencatat angka kekerasan tertinggi. Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi berasal dari orang terdekat korban, seperti suami dan pacar.
Gendis menyoroti target Presiden Prabowo untuk menurunkan angka kekerasan seksual hingga 3,19 persen. Namun menurutnya, tidak ada kebijakan signifikan yang mendukung pencapaian target tersebut.
“Awal 2025, Presiden memang mengeluarkan Instruksi Presiden tentang efisiensi belanja kementerian dan lembaga. Namun, pemangkasan anggaran justru berdampak besar pada K/L yang berhubungan dengan perlindungan perempuan,” jelasnya.
Pemangkasan anggaran tersebut disebut berdampak pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas HAM, dan Komnas Perempuan.
Gendis menegaskan pentingnya peningkatan anggaran dan perhatian serius dari pemerintah terhadap lembaga-lembaga yang menangani isu gender dan kekerasan seksual.
“Kalau tidak, hal ini akan mengancam kemampuan lembaga-lembaga tersebut dalam melakukan perlindungan, advokasi, dan rehabilitasi terhadap korban kekerasan, khususnya perempuan,” tegasnya.
Ia berharap, Presiden Prabowo dapat menunjukkan komitmen nyata terhadap keadilan dan kesetaraan gender, dengan memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada kelompok rentan.i
