Indeks News – Ketegangan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dengan Ormas GRIB Jaya memuncak. Setelah markas mereka di Kabupaten Deliserdang diratakan dengan tanah, GRIB Jaya kini mengumumkan langkah balasan: menggeruduk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
Langkah ini, menurut mereka, untuk mendesak KPK segera mengusut dugaan kasus korupsi di Sumut yang disebut-sebut menyeret nama Gubernur Sumut sekaligus menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution.
Kemarahan GRIB Jaya bermula pada Kamis, 14 Agustus 2025. Tim gabungan TNI, Polri, Satpol PP, dan instansi terkait merobohkan markas DPD GRIB Jaya Sumut di Desa Namorubejulu, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang.
Bangunan berwarna hijau dengan tulisan “Markas Besar GRIB Jaya Sumut” itu tidak hanya dihancurkan, tetapi juga seluruh paving blok di sekitarnya dicabut hingga menyisakan lahan kosong. Lokasi tersebut diketahui berada di atas tanah milik PTPN II.
Menurut Gubernur Sumut Bobby Nasution, pembongkaran dilakukan karena bangunan itu tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) maupun persetujuan bangunan gedung (PBG). Lebih jauh, tempat itu juga dilaporkan masyarakat sebagai lokasi peredaran narkoba.
“Kami menindaklanjuti keresahan masyarakat. Bangunan itu tidak memiliki legalitas, tidak ada izin bangunan, tidak ada PBG. Ditambah laporan dari Kapolda bahwa ada transaksi narkoba di sana,” jelas Bobby.
Sebelumnya, bangunan tersebut dikenal sebagai Diskotek Sky Garden, lalu berganti nama menjadi Key Garden, dan terakhir Diskotek Marcopolo. Setelah beberapa kali digerebek polisi, tempat itu beralih fungsi menjadi markas DPD GRIB Jaya sejak Juli 2024, saat Samsul Tarigan dilantik sebagai ketua.
Keputusan Pemprov Sumut membongkar markas mereka membuat GRIB Jaya tersulut emosi. Sekretaris Jenderal DPP GRIB Jaya, Zulfikar, menegaskan bahwa bangunan itu bukan lagi diskotek, melainkan hanya kantor ormas.
“Diskotek Marcopolo sudah lama tutup. Itu hanya kantor DPD GRIB Sumut,” kata Zulfikar dengan nada kesal.
Ia juga menuding Pemprov tidak adil dalam penertiban bangunan tanpa izin.
“Saya minta bangunan lain yang tidak punya izin juga dibongkar. Jangan tebang pilih, jangan hanya kami yang diperlakukan seperti ini,” tambahnya.
Di tengah kekecewaan itu, GRIB Jaya kemudian mengumumkan rencana besar: mengerahkan ribuan kader untuk demo berjilid-jilid di KPK.
Bobby Nasution: “Silakan Saja Demo”
Menanggapi ancaman itu, Gubernur Bobby Nasution terlihat tenang. Baginya, aksi yang akan dilakukan GRIB Jaya adalah hal wajar dalam dinamika demokrasi.
“Ya nggak apa-apa. Mau gimana lagi, mau demo atau ke KPK, silakan saja,” ucap Bobby usai upacara peringatan HUT RI ke-80 di Lapangan Astaka, Deliserdang.
Aksi Balasan GRIB Jaya
Melalui akun resmi @gribjaya_id, ormas pimpinan Hercules Rosario Marshal itu menegaskan ribuan anggotanya siap menduduki gedung KPK. Mereka menuntut agar kasus korupsi di Sumut, termasuk dugaan korupsi proyek Blok Medan hingga kasus Topan Ginting, segera dibongkar tuntas.
“Ribuan kader GRIB Jaya siap demo di KPK. Kami akan terus menekan sampai aktor intelektual korupsi di Sumut diusut tuntas,” tulis pengumuman itu pada Sabtu, 16 Agustus 2025.
Mereka juga memastikan aksi ini tidak berhenti pada satu kali demonstrasi, melainkan akan dilakukan secara berjilid-jilid sampai KPK bergerak.
Perobohan markas GRIB Jaya tidak bisa dilepaskan dari kasus hukum yang menjerat Samsul Tarigan, Ketua DPD GRIB Sumut. Hanya dua hari sebelum pembongkaran, Samsul resmi dipenjara atas kasus penguasaan lahan milik PTPN II.
Kini, ketegangan antara GRIB Jaya dan Pemprov Sumut terus bergulir. Aksi ribuan kader di KPK menjadi ancaman serius yang bisa membuka babak baru perseteruan politik, hukum, dan keamanan di Sumatera Utara.
