Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti menilai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berbohong soal klaim memiliki big data 110 juta warganet mendukung penundaan Pemilihan Umum 2024.
Hal ini disampaikan Ketua DPD RI ini merujuk hasil analisis Evello, platform pemantauan dan analisis digital, yang menunjukkan jumlah akun yang membicarakan pemilu di media sosial tidak mencapai 110 juta orang.
“Ya sudah saya katakan bohong,” ujar La Nyalla dalam acara public ekspose big data DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/4/2022).
Ketua DPD RI ini pun mengimbau publik agar jangan takut dan tidak terpengaruh oleh pernyataan Luhut yang menurutnya sebuah kabar bohong.
Ia tak berkomentar panjang lebar saat ditanya apakah Luhut perlu dicopot dari jabatannya karena telah menyampaikan kebohongan.
“Saya hanya menyampaikan saja bahwa itu bohong. Perkara dia mau di-reshuflle atau itu, itu bukan urusan saya,” ujar La Nyalla.
Ketua DPD RI juga menyebutkan, public expose yang dilakukan DPD bersama Evello hari ini merupakan bagian dari keterbukaan informasi.
“DPD RI sejak dua tahun ini memang telah menggunakan big data untuk melakukan bacaan terhadap dinamika masyarakat pengguna media sosial di 34 provinsi di Indonesia,” ujar dia.
Sementara itu, pendiri Evello Dudy Rudianto menjelaskan, ketika Luhut menyebut 110 juta masyarakat membicarakan pemilu, Evello mendapati bahwa percakapan mengenai pemilu ‘hanya’ melibatkan 693.289 akun di Twitter, Instagram, YouTube, dan TikTok.
“Ditarik ke belakang satu tahun pun yang membicarakan pemilu, apalagi penundaan pemilu, paling besar seperti itu. Jadi, jumlah 110 juta itu rasanya juga berlebihan ya, 1 juta saja enggak sampai,” kata Dudy.
Adapun berdasarkan hasil analisis Evello, mayoritas publik (51,34 persen) memberikan reaksi negatif terkait isu big data Luhut.
Luhut mengeklaim mempunyai big data soal 110 juta rakyat menginginkan penundaan pemilu pada awal Maret lalu melalui wawancara di sebuah akun YouTube.
Statement Luhut itu kemudian kian membuat isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi yang sebelumnya sudah disuarakan sejumlah ketua umum parpol menjadi semakin kencang.
Berbagai pihak lantas mendesak Luhut untuk membuka data yang ia maksud. Namun, Luhut sejak awal menolak membuka data itu.
“Ya janganlah, buat apa dibuka?” tutur Luhut saat diwawancarai wartawan, 15 Maret 2022.
Meski enggan membuka big data tersebut, Luhut menegaskan bahwa ia tidak berbohong. Ia mengeklaim data tersebut benar-benar ada.
Ia menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut ataupun yang menyebut bahwa big data itu tidak benar.
“Ya pasti adalah, masa bohong,” kata Luhut.
