Indeks News – Di tengah hiruk pikuk politik nasional, sebuah polemik kembali menyeruak. Bukan tentang kebijakan atau program pembangunan, melainkan soal keaslian ijazah Jokowi (Joko Widodo) Isu yang sekilas tampak administratif ini, kini berkembang menjadi perdebatan serius tentang moralitas, kejujuran, dan arah pendidikan bangsa.
Selamat Ginting, pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional, dengan nada penuh keprihatinan menilai persoalan ini bukan sekadar formalitas dokumen.
“Kalau benar ijazah tidak penting dipersoalkan, sebaiknya kurikulum tentang akhlak, moral, dan kejujuran dihapus saja,” ujarnya tegas. Ucapan itu meluncur dalam sebuah podcast Madilog pada Jumat, 15 Agustus 2025.
Pernyataan Ginting mencuatkan satu pesan yang menggugah: ijazah bukan hanya kertas kelulusan, tetapi simbol integritas.
Jika persoalan ini dibiarkan tanpa kejelasan, maka pendidikan moral yang diajarkan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi seakan kehilangan makna. Anak bangsa bisa bertanya-tanya, untuk apa belajar tentang kejujuran jika teladan dari pemimpin saja diragukan?
Dengan lantang, ia mendorong adanya langkah transparan dan objektif untuk menuntaskan polemik ini. Ginting bahkan mengusulkan agar Presiden Jokowi menjalani pemeriksaan menyeluruh.
Dari uji forensik dokumen, deteksi kebohongan dengan lie detector, hingga tes kesehatan jiwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa.
“Supaya tidak ada lagi spekulasi, tes psikologis dan pemeriksaan kejiwaan bisa dilakukan secara terbuka agar publik mendapat kepastian,” kata Ginting menambahkan.
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Menurutnya, jika kasus ini terus dibiarkan mengambang, dampaknya bisa menjalar lebih jauh. Bukan hanya menggerogoti kepercayaan rakyat pada pemimpin, tetapi juga mencoreng nama Indonesia di forum internasional.
Kisruh ijazah Jokowi ini pada akhirnya tidak hanya menjadi perdebatan hukum, melainkan ujian moralitas bangsa. Pertanyaannya kini sederhana tapi mendasar: apakah kejujuran masih menjadi fondasi utama kepemimpinan, atau justru dianggap sepele di tengah pusaran politik?
