Jakarta, Indeks News — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK agar proaktif menyelidiki dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) atau yang dikenal dengan nama Whoosh.
Pernyataan itu disampaikan Soedeson dalam dialog Kompas Kompas TV, Kamis (30/10/2025). Menurutnya, penyelidikan perlu dilakukan untuk memastikan proyek strategis nasional tersebut berjalan secara transparan dan sesuai prosedur hukum.
“Bagi kami bukan soal untung atau rugi, tapi yang utama apakah proyek ini sudah dikerjakan secara proper, prosedurnya benar, tidak ada markup, dan berjalan sebagaimana mestinya,” kata Soedeson.
Politikus Golkar itu menegaskan, banyaknya dugaan markup di masyarakat harus dijawab dengan langkah konkret penegak hukum.
“Karena di masyarakat muncul berbagai dugaan, maka aparat penegak hukum — dalam hal ini KPK — harus proaktif melakukan penyelidikan,” ujarnya.
Soedeson menambahkan, penyelidikan bukan berarti sudah terjadi tindak pidana, namun sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada publik yang menaruh curiga terhadap pengelolaan proyek bernilai triliunan rupiah itu.
Sebelumnya, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo juga mendesak lembaga antirasuah tersebut agar serius dan berani mengungkap dugaan korupsi proyek KCIC Jakarta–Bandung.
“Karena hanya KPK yang punya kewenangan dan masih dipercaya masyarakat untuk melakukan investigasi secara independen,” ujar Yudi pada Jumat (24/10/2025).
Menurut Yudi, penelusuran bisa dimulai dari tahap perencanaan proyek, termasuk skema pembiayaan, proses pekerjaan, hingga prediksi pendapatan dan jumlah penumpang yang menjadi dasar analisis kelayakan.
Ia juga menyoroti perlunya KPK menelusuri kemungkinan adanya mark-up harga lahan dalam proses pembebasan tanah.
“Apakah benar lahan itu dibeli dari pemilik aslinya? Apakah bentuknya sawah, pabrik, atau rumah? Jangan sampai ada pembelian fiktif,” tegas Yudi.
Desakan dari berbagai pihak ini menandakan tingginya perhatian publik terhadap transparansi proyek KCIC, yang sejak awal kerap menuai sorotan karena pembengkakan biaya dan ketidakjelasan pengembalian investasi.
