Jakarta, Indek News — Langkah berani Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terus mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi berbasis human-centered governance sebagai bagian dari upaya menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Kementerian PAN-RB menjadi titik fokus (focal point) bagi Indonesia dalam proses aksesi OECD di bidang tata kelola pemerintahan publik (public governance). Komitmen tersebut ditandai dengan penyerahan Memorandum Awal (Initial Memorandum) kepada OECD pada Juni 2025.
“Sebagai koordinator nasional untuk tata kelola pemerintahan publik melalui penerapan reformasi birokrasi berbasis human-centered governance, Kementerian PAN-RB berkolaborasi dengan berbagai institusi dan organisasi masyarakat,” ujar Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Jumat (10/10/2025).
Rini menegaskan, reformasi birokrasi Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan sinergi lintas lembaga dan partisipasi masyarakat. Kolaborasi ini diyakini dapat memastikan reformasi berjalan efektif, inklusif, dan berkelanjutan
Dalam pertemuan bilateral dengan Wakil Sekretaris Jenderal (DSG) OECD Mary Beth Goodman di Vitoria-Gasteiz, Spanyol, Rini mengakui terdapat sejumlah tantangan dalam proses aksesi Indonesia, seperti keragaman standar OECD dan kompleksitas koordinasi antarinstansi.
Untuk menjawab tantangan itu, pemerintah menyiapkan empat langkah strategis:
Menyelaraskan prioritas aksesi dengan rencana pembangunan nasional, agar standar OECD terintegrasi secara luas.
Mengoptimalkan peran Kementerian PAN-RB sebagai focal point dalam mempercepat persiapan keanggotaan OECD di level nasional dan internasional.
Mengkoordinasikan pengumpulan bukti lintas kementerian untuk menghadapi peninjauan teknis OECD.
Memperkuat mekanisme koordinasi dan pelaporan terintegrasi guna memastikan tindak lanjut kebijakan berjalan tepat waktu dan akurat.
Rini menjelaskan, keanggotaan Indonesia di OECD akan memberikan sejumlah keuntungan strategis, Akses lebih luas ke pasar negara maju untuk ekspor dan investasi. Peningkatan citra dan reputasi Indonesia sebagai negara ramah investasi. bDukungan terhadap reformasi ekonomi dan tata kelola nasional agar terlepas dari jebakan middle-income trap. Akses terhadap data, analisis, dan praktik terbaik negara maju untuk memperbaiki kebijakan publik. Kesempatan mencapai standar global dalam bidang ekonomi, sosial, dan kelembagaan.
“Keterlibatan ini merupakan investasi dalam memastikan bahwa standar OECD tertanam secara bermakna dalam praktik tata kelola pemerintahan kita,” tegas Rini.
Rini menegaskan, pemerintah menghargai keputusan Dewan OECD yang membuka proses aksesi bagi Indonesia. Tahap peninjauan komite akan berlangsung beberapa tahun, dan Indonesia berkomitmen melaksanakannya dengan transparansi, konsistensi, serta keseriusan penuh.
Langkah ini menjadi bagian penting dari visi reformasi birokrasi 2025–2045, yang menempatkan manusia sebagai pusat tata kelola dan pelayanan publik.
