Indeks News – Gubernur Riau Abdul Wahid terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (3/11/2025). Menyikapi hal tersebut, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan sikapnya untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Sebagai anggota DPP PKB, tentu kami menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan,” ujar Ketua Harian DPP PKB, Ais Shafiyah Asfar, kepada wartawan, Senin (3/11/2025).
Ketua Harian DPP PKB menegaskan, partainya memegang prinsip bahwa pemberantasan korupsi harus ditegakkan tanpa pandang bulu, sekaligus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
“Prinsip kami jelas, bahwa pemberantasan korupsi harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ais menyampaikan keyakinannya bahwa KPK akan bekerja secara profesional dan transparan dalam menangani kasus ini.
Ia juga berharap peristiwa tersebut menjadi refleksi penting bagi para pejabat publik dalam menjaga integritas.
“Saya percaya KPK bekerja secara profesional dan transparan. Peristiwa ini semoga menjadi refleksi penting bagi semua pejabat publik untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan amanah rakyat,” ujarnya.
Ketua Harian DPP PKB menambahkan, PKB tetap konsisten mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan di Provinsi Riau dan mengamankan 10 orang, termasuk Gubernur Abdul Wahid.
“Benar, ada kegiatan tangkap tangan di Riau. Saat ini ada sepuluh orang yang diamankan dalam OTT,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (3/11/2025).
Budi juga membenarkan bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid termasuk pihak yang diamankan dalam operasi senyap tersebut.
