JAKARTA, Indeks News – Pernyataan Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang meminta tiga menteri melakukan taubat nasuha buntut banjir bandang dan longsor di Sumatera memicu respons berantai di internal Kabinet Merah Putih. Cak Imin bahkan mengirimkan surat resmi kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
“Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, ESDM, dan Lingkungan Hidup untuk evaluasi total seluruh kebijakan. Bahasa NU-nya taubatan nasuha,” ujar Cak Imin, Senin (1/12/2025).
Ia menilai bencana yang terjadi belakangan merupakan akibat kelalaian manusia. “Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri,” ucapnya.
Pernyataan tersebut memantik reaksi keras dari para menteri yang disinggung.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa Cak Imin telah menghubunginya melalui pesan singkat untuk meminta maaf atas pernyataannya.
“Beliau sampaikan minta maaf, mengatakan bukan itu maksudnya. Beliau gentle,” kata Raja Juli dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12/2025).
Raja Juli mengaku menerima permintaan maaf itu, tetapi mengingatkan pentingnya soliditas kabinet.
“Semua adalah anak buah Pak Prabowo. Tidak bisa mengeluarkan pernyataan yang mengganggu stabilitas.”
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia justru merespons dengan tantangan balik. Menurutnya, ajakan taubat nasuha harus dilakukan semua pihak, termasuk Cak Imin.
“Kalau pertaubatan nasuha, Cak Imin juga pertaubatan nasuha. Semuanya harus evaluasi diri,” ujar Bahlil di Istana, Kamis (4/12/2025).
Bahlil menegaskan bahwa satu-satunya pihak yang bisa memerintah dirinya adalah Presiden Prabowo Subianto.
“Yang bisa perintah saya ya Presiden Prabowo. Saya fokus menjalankan urusan rakyat dan tugas dari beliau.”
Ia menambahkan bahwa saat ini ia sedang mengurus penanganan bencana di lapangan.
Kontroversi ini menambah sorotan terhadap soliditas Kabinet Merah Putih, terutama di tengah penanganan bencana yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian. Publik kini menunggu apakah Presiden Prabowo akan memberikan arahan langsung untuk meredam tensi antarmenteri.
