Indeks News – Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul resmi membubarkan parlemen pada Jumat (12/12), setelah memperoleh persetujuan dari Raja Thailand Maha Vajiralongkorn melalui dekrit yang diterbitkan dalam Lembaran Kerajaan.
Keputusan ini sekaligus membuka jalan bagi percepatan penyelenggaraan pemilihan umum.
Dalam dekrit kerajaan yang dikutip AFP disebutkan, “Dewan Perwakilan Rakyat dibubarkan untuk menggelar pemilihan umum baru bagi anggota Dewan.”
Langkah pembubaran parlemen dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan konflik perbatasan Thailand-Kamboja, yang telah berlangsung selama empat hari dan menewaskan sedikitnya 20 orang, serta melukai 200 lainnya.
Kontak senjata dilaporkan meletus di lebih dari belasan titik, termasuk baku tembak artileri berat.
Juru Bicara Pemerintah Thailand, Siripong Angkasakulkiat, menjelaskan bahwa keputusan pembubaran tersebut diambil karena deadlock politik yang tidak kunjung terselesaikan dengan partai oposisi terbesar, Partai Rakyat.
“Ini terjadi karena kami tidak bisa maju dalam parlemen,” ujar Siripong kepada Reuters.
Raja Maha Vajiralongkorn telah mengesahkan dekrit tersebut untuk membuka jalan pemilu dipercepat dalam jangka waktu 45 hingga 60 hari sesuai regulasi pemilu Thailand.
PM Anutin memastikan bahwa pembubaran parlemen tidak akan mempengaruhi operasi militer Thailand di sepanjang perbatasan.
Ia menegaskan bahwa stabilitas nasional tetap menjadi prioritas utama di tengah meningkatnya eskalasi konflik.
