Prabowo Didesak Ambil Langkah Berani Cabut Warisan Jokowi yang Membebani

Indeks News – Presiden RI Prabowo Subianto didesak segera mengambil langkah strategis demi menjaga stabilitas negara di tengah meningkatnya tensi politik. Apalagi demonstrasi publik yang pecah sejak 25 Agustus 2025 lalu, lantang menyuarakan keresahan rakyat atas kebijakan pemerintah.

Desakan ini datang dari Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago. Ia menegaskan, situasi yang semakin memanas tidak bisa dibiarkan berlarut.

“Demi menjaga stabilitas politik dan keutuhan negara, langkah tegas, berani, dan terukur harus segera diambil,” ujarnya melalui pesan singkat, Minggu (31/8).

Cabut Warisan Jokowi yang Membebani

Menurut Pangi, langkah pertama yang harus dilakukan Prabowo adalah menghentikan pola mengasuh para menteri warisan Presiden Joko Widodo. Ia menilai, masih banyak figur lama yang justru menciptakan polemik, tidak berpihak kepada rakyat, dan melemahkan kinerja kabinet.

“Kabinet yang berisi figur lemah hanya akan menjadi beban, bukan motor penggerak visi besar Presiden,” tegasnya.

Hentikan Kebijakan Menyusahkan Rakyat

Pangi juga menyoroti berbagai kebijakan yang dinilai menyulitkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang kian terjepit. Menurutnya, sudah saatnya Prabowo menghentikan rencana maupun regulasi yang tidak realistis dan justru memperparah penderitaan rakyat.

“Termasuk kebijakan pajak yang selama ini membebani. Rakyat menolak menjadi sapi perah hanya untuk menutup kebocoran anggaran dan membayar bunga utang Rp600 triliun per tahun akibat warisan Jokowi,” ungkap Pangi.

Desakan Reformasi Total Polri

Tak hanya soal kabinet dan kebijakan ekonomi, Pangi juga menekankan perlunya reformasi total di tubuh Polri. Ia menilai citra kepolisian semakin buruk di mata masyarakat karena dianggap lebih melindungi pejabat daripada rakyat.

“Reformasi Polri adalah keniscayaan. Selama ini publik memandang Polri terlatih represif, manipulatif dalam kasus, dan lebih berpihak pada pejabat,” kata Pangi.

Lebih jauh, ia bahkan menyarankan agar Presiden Prabowo menggunakan hak prerogatifnya untuk mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo jika situasi memburuk dalam 2×24 jam.

“Terlalu mahal pertaruhannya, Pak Presiden. Rakyat sayang sama presiden. Gunakanlah prerogatif memberhentikan Kapolri demi meredam tensi politik yang makin memanas,” ujarnya.

Pangi menegaskan, situasi yang dihadapi Prabowo saat ini merupakan ujian sejarah. Presiden, katanya, berada di persimpangan: menjadi pemimpin yang benar-benar berpihak kepada rakyat, atau sekadar melanjutkan beban warisan lama yang justru memperuncing kemarahan publik.

“Presiden Prabowo berada pada momen historis. Pilihan yang beliau ambil akan menentukan citra dan masa depan bangsa,” tutup Pangi.

GoogleNews

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses