Jakarta, Indeks News – Pencabutan status khusus Bandar Udara Indonesia Morowali Industrial Park (Bandara IMIP) dinilai belum cukup meredam kontroversi publik. Pengamat politik Citra Institute, Efriza, menegaskan bahwa persoalan Bandara IMIP yang pertama kali disorot oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin perlu diperiksa secara menyeluruh.
Menurut Efriza, sorotan dari Menhan hingga pembahasan di DPR menunjukkan bahwa kasus ini memiliki urgensi tinggi untuk menjadi prioritas penyelidikan. Ia menilai publik telah menemukan sejumlah kejanggalan yang mengundang pertanyaan serius.
“Kasus ini layak diprioritaskan untuk dilakukan penyelidikan,” ujar Efriza Kamis, 4 Desember 2025.
Efriza merinci sejumlah hal yang dinilai janggal, mulai dari status internasional Bandara IMIP yang muncul dan hilang dalam waktu singkat, dugaan arus masuk warga negara asing (WNA) tanpa pengawasan ketat, hingga indikasi aktivitas barang ilegal.
“Ketiadaan pengawasan yang ketat dapat menjadi alasan kuat untuk dilakukan penyelidikan lebih dalam,” tegasnya.
Ia menambahkan, penyelidikan ini bukan soal siapa yang salah atau benar, melainkan karena kebijakan yang tidak lazim tersebut menyentuh banyak aspek strategis negara.
“Ini menyangkut keamanan nasional, potensi kepentingan investasi, serta transparansi pengambilan keputusan politik. Bandara ini terkait dengan kedaulatan, pengawasan perbatasan, dan keamanan negara,” jelasnya.
Karena itu, Efriza berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak berhenti pada pencabutan status khusus Bandara IMIP. Menurutnya, langkah Menhan menunjukkan bahwa negara berkewajiban memastikan seluruh proses berjalan sesuai hukum dan bebas dari potensi penyalahgunaan kewenangan.
“Justru pengungkapan Menhan menegaskan kewajiban negara untuk menjamin tidak ada proses yang melanggar hukum,” tutup Efriza.
