Jakarta, Indeks News — Universitas Gadjah Mada (UGM) dinilai berusaha keras melindungi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari berbagai tuduhan terkait data akademiknya. Penilaian tersebut disampaikan Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Rizal Fadilah, usai menghadiri sidang lanjutan sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP), (2/12/2025).
“Saya kira UGM selalu memproteksi Jokowi. Walaupun hakim meminta konteksnya diperluas, tetapi frame berpikir mereka tetap bahwa Jokowi harus dilindungi,” kata Rizal kepada wartawan.
Rizal hadir sebagai pengunjung dalam perkara sengketa informasi yang diajukan oleh Leony Lidya, Lukas Luwarso, dan Herman, kelompok yang dikenal sebagai Bon Jowi (Bongkar Ijazah Jokowi).
Dalam persidangan, Universitas Gadjah Mada kembali menolak permintaan hakim untuk melakukan uji konsekuensi terhadap Kartu Hasil Studi (KHS) Jokowi dengan melibatkan pihak eksternal. Penolakan tersebut dianggap sebagai bentuk ketidaktransparanan.
Menurut Rizal, sikap UGM menimbulkan tanda tanya besar terkait keterbukaan informasi mengenai rekam jejak akademik Jokowi saat menempuh pendidikan di kampus tersebut.
“Lihat saja dekan, rektor, sampai perwakilannya di pihak Termohon KIP. Semuanya sama, menyembunyikan. Tidak mau menunjukkan kepada publik bagaimana status Jokowi dalam perkuliahan, hasil studinya, KKN, dan sebagainya,” tegas Rizal.
Ia menilai penolakan Universitas Gadjah Mada untuk membuka dokumen akademik Jokowi menjadi masalah serius yang harus segera dituntaskan demi kepastian publik.
