Indeks News – Sabtu, 16 Agustus 2025, menjadi hari penuh ketegangan di kancah diplomasi internasional. Para menteri luar negeri dari 31 negara Arab dan Muslim bersatu menyuarakan penolakan keras terhadap pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai konsep “Israel Raya”.
Pernyataan Netanyahu yang menyinggung rencana perluasan wilayah Israel dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Dalam pernyataan resmi yang dimuat Saudi Press Agency, para menteri menyebut wacana tersebut sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional Arab, kedaulatan negara, serta perdamaian regional dan global.
Dokumen kecaman ini ditandatangani oleh para menteri luar negeri dari Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Bangladesh, Chad, Komoro, Djibouti, Mesir, Gambia, Indonesia, Irak, Yordania, Kuwait, Lebanon, Libya, Maladewa, Mauritania, Maroko, Nigeria, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Suriah, Turki, Uni Emirat Arab, dan Yaman.
Selain itu, sekretaris jenderal Liga Negara-negara Arab, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), serta Dewan Kerjasama Teluk juga ikut menandatangani.
Para menteri menekankan pentingnya menghormati legitimasi internasional dan Piagam PBB, khususnya Pasal 2 Ayat 4 yang melarang penggunaan kekuatan atau ancaman. Mereka menegaskan komitmen untuk mendukung kebijakan yang menjaga perdamaian, stabilitas, dan pembangunan bersama.
Pernyataan itu menolak keras kebijakan Israel, termasuk persetujuan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich terhadap pembangunan permukiman di wilayah E1, Tepi Barat. Rencana tersebut dinilai semakin mengikis kemungkinan lahirnya negara Palestina merdeka.
Kecaman tidak hanya datang dari negara-negara Arab-Muslim. Negara-negara Eropa, termasuk Jerman, memperingatkan bahwa proyek pemukiman di E1 dan perluasan Maale Adumim akan membelah Tepi Barat menjadi dua, sekaligus memutus akses Palestina ke Yerusalem Timur.
Bagi komunitas internasional, kebijakan Israel ini adalah serangan terbuka terhadap hak rakyat Palestina untuk memiliki negara berdaulat sesuai perbatasan 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
Krisis Kemanusiaan di Gaza
Para menteri luar negeri juga menegaskan kembali penolakan mereka terhadap agresi, genosida, dan pembersihan etnis yang dilakukan Israel. Mereka menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza demi memastikan akses bantuan kemanusiaan tanpa syarat.
Data terbaru menunjukkan lebih dari 61.000 warga Palestina gugur sejak 7 Oktober 2023. Israel dituding terus menggunakan blokade bantuan pangan sebagai senjata genosida, membuat situasi kemanusiaan di Gaza semakin kritis.
Sikap Tegas Indonesia
Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) juga menyatakan penolakan keras terhadap visi “Israel Raya“. Menurut Kemlu RI, wacana tersebut nyata-nyata melanggar hukum internasional dan semakin menutup peluang perdamaian di Timur Tengah.
“Perdamaian yang adil hanya dapat terwujud dengan menegakkan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, serta hidup berdampingan dengan Israel berdasarkan solusi dua negara,” tegas pernyataan Kemlu RI melalui akun resmi X, Kamis (14/8/2025).
Indonesia juga menyerukan komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, untuk menolak segala bentuk aneksasi Israel, baik di Palestina maupun wilayah negara lain di kawasan.
Netanyahu dan “Misi Sejarah”
Dalam wawancara dengan media i24, Netanyahu secara terbuka menunjukkan peta “Tanah yang Dijanjikan” dan menyebut dirinya menjalankan misi bersejarah dan spiritual lintas generasi. Visi tersebut mencakup pencaplokan Palestina serta sebagian wilayah Mesir, Yordania, Suriah, dan Lebanon.
Pernyataan ini memicu kekhawatiran dunia bahwa konflik di Timur Tengah akan semakin sulit dihentikan jika Israel tetap pada jalur ekspansionisnya.
Kecaman luas dari 31 negara Arab-Muslim, dukungan Eropa, hingga sikap tegas Indonesia menunjukkan bahwa wacana “Israel Raya” bukan hanya isu regional, tetapi ancaman global. Dunia internasional kini menghadapi ujian besar: apakah mampu menahan ekspansi Israel demi menjaga stabilitas, atau membiarkan konflik berkepanjangan yang akan terus menelan korban sipil tak bersalah.
