Pemerintah telah mengizinkan adanya vaksin Covid-19 berbayar yang dapat diakses masyarakat secara indvidu. Vaksin berbayar ini dikenal dengan program Vaksinasi Gotong Royong Individu.
Program vaksinasi tersebut sempat menuai kritik dari sejumlah politisi, beberapa waktu lalu, hingga akhirnya ditunda pelaksanaannya.
Tak hanya di dalam negeri, vaksin berbayar juga mendapat kritikan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO (World Health Organization).
Kepala Unit Program Imunisasi WHO, Ann Lindstrand menilai program vaksin Gotong Royong Individu tidaklah tepat. Menurutnya, vaksin yang dipungut biaya nantinya akan menimbulkan sejumlah masalah.
Linstrand menekankan, semua orang mempunyai hak dan akses yang sama untuk menerima vaksin covid-19. “Pembayaran (vaksin) dalam bentuk apa pun dapat menimbulkan masalah etika dan akses.”
“Terutama selama pandemi ini, kita membutuhkan cakupan vaksin yang luas untuk menjangkau semua pihak yang paling rentan,” ucap Lindstrad, dikutip dari situs resmi WHO, Jumat (16/7/2021).
Menurutnya, anggaran menjadi faktor penyebab vaksin Covid menjadi berbayar tidaklah tepat.
Pasalnya, beberapa negara mendapat jatah vaksin gratis melalui kerja sama internasional COVAX Facility yang berada di bawah naungan WHO.
Linstrand mengatakan, pengiriman vaksin ke negara-negara itu memang perlu biaya transportasi, logistik dan lain.
Namun, biaya-biaya itu sudah mendapat pendanaan dari berbagai lembaga internasional, seperti Bank Dunia.
“Ada pasokan vaksin dari COVAX melalui kerjasama lembaga UNICEF, WHO dan lainnya.
“Tentunya mereka memiliki akses vaksin gratis hingga 20% dari populasi, yang didanai oleh para penyandang dana kerjasama COVAX.”
“Yang sama sekali tidak mungkin dipungut biaya,” jelasnya.
Tanggapan serupa juga datang dari Direktur Eksekutif Program Darurat WHO, Dr Mike Ryan. Ia pun menyinggung soal situasi pandemi Covid-19 di Indonesia, yang semakin memburuk.
Dikatakannya, jumlah kematian akibat kasus Covid-19 di Indonesia menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara dan melebih India.
“Kami telah melihat peningkatan kasus sebesar 44% selama seminggu terakhir dan peningkatan kematian sebesar 71%.”
“Kita harus jauh lebih maju dengan vaksinasi dan Indonesia seharusnya memiliki lebih banyak akses ke vaksin melalui inisiatif seperti COVAX.”
“Jadi, saya pikir, vaksinasi gratis dalam kampanye vaksinasi massal, mengutamakan vaksinasi pihak yang paling rentan dan petugas kesehatan adalah rencananya (Indonesia),” kata dia.
Penjelasan Menkes soal Vaksin Covid-19 Berbayar
Seperti diketahui, pengadaan vaksin Gotong Royong Individu bertujuan untuk mempercepat vaksinasi Covid-19, demi terbentuknya herd immunity di masyarakat secepatnya.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, program vaksin gotong royong merupakan opsi atau pilihan bagi masyarakat.
“Vaksin gotong royong ini merupakan opsi, jadi apakah masyarakat bisa mengambilnya atau tidak.”
“Prinsipnya pemerintah membuka opsi yang luas, yang ingin mengambil vaksin gotong royong baik melalui perusaahan maupun individu,” ucap Budi dalam konferensi persnya secara virtual, yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (12/7/2021)
Program vaksin individu ini diadakan karena banyak perusahaan yang belum bisa mengakses vaksin gotong royong dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).
Seperti, perusahaan-perusahaan pribadi hingga perusahaan kecil.
“Banyak pegusaha yang melakukan kegiatannya, dan belum bisa mendapatkan akSes vaksin gotong royongnya dari KADIN.”
“Mereka mau mendaptakan akses gotong royong, tapi belum bisa masuk programnya KADIN,” jelas Budi.
Selain itu, vaksin berbayar ini juga dapat menyasar kepada Warga Negara Asing (WNA) yang memang tinggal dan berkegiatan di wilayah Indonesia.
“WNA yang sudah tinggal di Indonesia, sudah berusaha, beraktivitas di bidang seni atau kuliner, ingin mendapatkan akses vaksin gotong royong, bisa mendapat akses gotong royong individu,” tuturnya.
Lanjut Budi, vaksin gotong royong individu ini akan dimulai ketika vaksin yang diterima pemerintah sudah banyak jumlahnya.
Ia kembali mengingatkan, program itu sebagai bentuk perluasaan akses vaksin yang bisa diambil masyarakat atau tidak.
“Kita bulan ini akan mendapatkan (vaksin) 30 juta, bulan depan akan dapat 40 juta.”
“Sehingga benar-benar akses masyarakat yang lain akan besar. Masyarakat yang ingin mengambil opsi yang lain, semua tersedia,” kata Budi.
Source: tribunnews.com
