Indeks News – Di tengah maraknya pembicaraan soal Gagal Bayar Pinjol di media sosial, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah tegas.
Lembaga ini secara resmi mengimbau masyarakat agar tidak mengikuti gerakan gagal bayar pinjol tersebut. Alasannya jelas: kerugian jangka panjangnya bisa jauh lebih besar daripada keuntungan sesaat.
Peringatan ini disampaikan langsung oleh Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Pasar, Edukasi Keuangan, dan Perlindungan Konsumen OJK, dalam sebuah pernyataan di Jakarta pada Selasa, 12 Agustus 2025.
Friderica menjelaskan bahwa seluruh pinjaman daring (pindar) legal kini terintegrasi dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), yang sebelumnya dikenal sebagai BI Checking. Sistem ini berfungsi mencatat riwayat kredit setiap debitur, termasuk siapa saja yang menunggak pembayaran.
Artinya, jika seseorang nekat tidak membayar pinjaman, namanya akan otomatis masuk dalam daftar hitam. Dampaknya tidak main-main: pengajuan cicilan rumah bisa ditolak, bahkan lamaran pekerjaan pun berpotensi gugur.
“Kalau punya utang di pinjol, punya utang di BNPL (Buy Now, Pay Later), enggak bayar, itu nanti kalau mau nyicil rumah, enggak bisa sama sekali,” tegas Friderica.
OJK menegaskan bahwa perlindungan konsumen hanya berlaku bagi mereka yang memiliki itikad baik untuk membayar utang. Mereka yang sengaja menghindar tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.
“Yang kami lindungi adalah konsumen yang beritikad baik. Jadi, untuk konsumen yang memang tidak berniat bayar, itu bukan tipe konsumen yang kami lindungi,” ujar Friderica.
Sejalan dengan peringatan ini, OJK juga merilis pembaruan status pinjaman daring per 1 Juli 2025. Tercatat 96 penyelenggara fintech lending telah berizin resmi dan diawasi penuh oleh OJK.
Di sisi lain, Satgas PASTI—gabungan OJK, BSSN, dan Kemkominfo—telah memblokir 427 entitas pinjol ilegal hingga pertengahan Juni 2025. Langkah ini diambil untuk menutup akses masyarakat terhadap praktik keuangan ilegal yang kerap merugikan konsumen.
Istilah Baru “Pindar”
Menariknya, OJK kini memperkenalkan istilah pindar (pinjaman daring) untuk menggantikan istilah pinjol. Istilah “pinjol” dianggap sudah memiliki citra negatif di mata masyarakat, terutama karena maraknya kasus pinjol ilegal.
Dengan istilah baru ini, OJK berharap masyarakat lebih mudah membedakan antara layanan pinjaman legal dan ilegal.
Pesan OJK jelas: jangan terjebak dalam godaan gerakan “Gagal Bayar Pinjol”. Keuntungan sesaat dari tidak membayar utang bisa berubah menjadi masalah finansial dan reputasi yang panjang.
Dengan pengawasan ketat terhadap 96 pindar legal dan penutupan ratusan pinjol ilegal, OJK berkomitmen melindungi masyarakat—selama mereka mau membayar kewajibannya.
