Indeks News — Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni turut merespons suasana politik Indonesia kembali memanas setelah Presiden Prabowo Subianto secara tegas mengingatkan para jenderal TNI-Polri, baik aktif maupun purnawirawan, agar tidak menjadi beking tambang ilegal.
Pernyataan keras Presiden Prabowo ini sontak mendapat dukungan luas, termasuk dari, Ahmad Sahroni.
Di tengah riuhnya Kompleks Parlemen Senayan, Sahroni dengan lantang menyatakan bahwa aparat penegak hukum memiliki semua sumber daya untuk membongkar keterlibatan para mantan jenderal di balik praktik tambang ilegal. Ia bahkan menyebut langkah itu sebenarnya “sangat gampang”.
“Ya bisa, gampang kok. Sangat kelihatan kok. Tangkap-tangkapin saja dulu semua itu (pelaku tambang ilegal),” ujar Sahroni, Selasa (19/8/2025).
Menurut Sahroni, kunci pengungkapan kasus ini sederhana: tangkap lebih dulu para pelaku tambang ilegal. Dari sana, publik bisa melihat siapa yang benar-benar dilindungi oleh kekuatan besar.
Jika pelaku yang ditangkap bisa dengan mudah melenggang bebas, jelas ada tangan-tangan kuat yang bermain. Namun jika tidak, berarti dugaan bekingan dari jenderal purnawirawan tidak terbukti.
“Tapi kalau ada yang keluar kan kelihatan, tinggal disikat. Kalau sudah perintahnya presiden, siapa yang mau berani (lawan) sih? Kita dukung lah,” tegas Bendahara Umum Partai Nasdem itu.
Sahroni menambahkan, isu keterlibatan purnawirawan jenderal dalam bisnis tambang ilegal bukan hal baru. Banyak pihak sudah lama menduga adanya jaringan perlindungan kuat yang membuat tambang ilegal sulit diberantas.
“Sebenarnya gini, itu bukan rahasia umum. Itu sudah pasti ada. Dugaan yang disampaikan Pak Prabowo, ada,” ungkapnya.
Ia mengaku bangga dengan sikap tegas Presiden Prabowo yang tak segan menindak siapa pun, meskipun mereka adalah orang-orang kuat dengan pangkat jenderal.
“Cuma kita bangganya adalah Pak Prabowo sebagai presiden saat ini menindaklanjuti untuk memberantas ini barang,” lanjut Sahroni.
Pernyataan Sahroni ini menguatkan pesan keras Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Gedung Nusantara, Jumat (15/8/2025).
Dalam pidatonya, Prabowo dengan suara lantang menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi para jenderal—baik aktif maupun purnawirawan—yang terbukti terlibat dalam tambang ilegal.
“Saya beri peringatan! Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun. Apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal? Tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegas Prabowo di Ruang Rapat Paripurna.
Dukungan Politik
Dengan dukungan dari DPR dan partai politik seperti Nasdem, sinyal pemberantasan tambang ilegal kini semakin kuat. Publik pun menaruh harapan besar agar janji ini tidak hanya berhenti di panggung pidato, tetapi benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata.
Isu tambang ilegal bukan hanya soal kerugian negara, tetapi juga tentang keadilan rakyat kecil yang kehilangan hak atas tanah, lingkungan yang rusak, serta masa depan generasi yang terancam.
Kini, semua mata tertuju pada langkah pemerintah dan aparat hukum. Apakah benar-benar akan ada jenderal yang terseret kasus ini? Atau justru tembok kekuasaan masih terlalu tebal untuk ditembus?
Satu hal yang jelas: rakyat menunggu bukti.
