Indeks News – Di balik gemerlapnya peluncuran kereta cepat Whoosh, dan diklaim pertama di Asia Tenggara, tersimpan kenyataan pahit: kerugian triliunan rupiah kini tengah menjerat KAI dan konsorsium BUMN lainnya.
Di Ruang rapat Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025), satu per satu anggota DPR angkat suara, meminta penjelasan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin mengenai beban utang proyek kereta cepat Whoosh Jakarta–Bandung.
Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Emarini, mengawali dengan nada kecewa. Ia menilai kinerja PT KAI sejatinya baik dan berpotensi meraih laba besar. Namun semua itu seakan tertutup oleh beban kerugian dari kereta cepat Whoosh.
“Kereta Api sebenarnya tinggi, bisa laba, tapi karena punya Whoosh jadinya defisit,” ujarnya dengan tegas.
Suasana semakin hening ketika Darmadi Durianto, anggota Komisi VI lainnya, memaparkan hitungan kerugian yang terus membengkak. Ia menyebut, hanya dalam waktu dua tahun, beban keuangan KAI dari proyek ini sudah menembus angka fantastis.
“Kalau dihitung, tahun 2025 itu bisa beban keuangan dan dari kerugian KCIC capai Rp 4 triliun lebih. Tahun 2026, utang KAI bisa tembus Rp 6 triliun kalau tidak segera diatasi,” katanya.
Suntikan Modal Triliunan Rupiah untuk Kereta Cepat Whoosh
Lebih rinci, Rieke Diah Pitaloka menyampaikan fakta mengejutkan. Sejak awal tahun 2025, KAI sudah menyuntikkan modal hingga Rp 7,7 triliun ke PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) untuk menopang operasional Whoosh.
PSBI sendiri menggenggam 60 persen saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai operator. Dari sisi kepemilikan, KAI memegang porsi terbesar yakni 58,53 persen, disusul WIKA 33,36 persen, Jasa Marga 7,08 persen, dan Perkebunan Nusantara 1,03 persen.
Namun kontribusi besar itu justru berbalik menjadi beban. Kerugian PSBI sepanjang semester I-2025 tercatat mencapai Rp 1,65 triliun. Sementara sepanjang 2024, total kerugian KAI dari proyek ini menembus Rp 4,195 triliun.
“Proyek strategis nasional jangan sampai dibebankan ke BUMN penyelenggara layanan publik. Kalau KAI kolaps, transportasi rakyat bisa terganggu,” tegas Rieke.
Jalan Panjang Utang Kereta Cepat Whoosh
Proyek kereta cepat Whoosh sejatinya diharapkan menjadi kebanggaan nasional. Namun sejak digagas pada 2016, perjalanan proyek ini tidak pernah mulus. Biaya membengkak (cost overrun) menjadi masalah utama.
Awalnya proyek diperkirakan menelan biaya 6 miliar dolar AS. Namun kenyataannya, tambahan biaya sebesar 1,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 18,02 triliun harus ditanggung.
Sebagian besar dana pembangunan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB). Sisanya ditutup melalui APBN serta penyertaan modal konsorsium BUMN Indonesia bersama mitra dari China.
Alih-alih menghasilkan keuntungan setelah beroperasi, Whoosh justru menambah daftar panjang utang yang kini menghantui KAI dan mitranya.
Anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam, menekankan pentingnya transparansi. Ia meminta Dirut KAI menyusun roadmap pembayaran utang agar beban tidak semakin besar.
“Kalau hanya mengandalkan Danantara untuk menyelesaikan utang ini, tidak baik. Ini akibat salah kebijakan. Dirut KAI harus punya peta jalan jelas,” tegasnya.
Kini, masa depan Whoosh berada di persimpangan jalan. Jika utang tak segera diselesaikan, KAI berisiko terperosok dalam krisis keuangan. Hal itu bukan hanya ancaman bagi perusahaan, tetapi juga bisa berdampak langsung pada layanan transportasi publik yang setiap hari digunakan jutaan rakyat Indonesia.
Di ruang rapat itu, wajah-wajah anggota DPR tampak serius, sebagian khawatir. Mereka sadar, di balik kilatan cahaya dan kebanggaan nasional dari hadirnya kereta cepat, ada angka-angka defisit yang membebani bangsa.
