Jakarta, Indeks News — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui realisasi penerimaan pajak 2025 masih jauh dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hingga November 2025, penerimaan pajak baru mencapai Rp1.634,43 triliun atau 78,7 persen dari target, sehingga berpotensi mengalami shortfall.
Purbaya menilai perlambatan ekonomi nasional sepanjang sembilan bulan pertama 2025 menjadi faktor utama melemahnya kinerja penerimaan pajak. Tekanan ekonomi tersebut berdampak langsung pada basis pemajakan dan aktivitas usaha.
Perlambatan ekonomi terjadi sejak triwulan I hingga Agustus 2025, saat posisi Menteri Keuangan masih dijabat Sri Mulyani Indrawati, sebelum digantikan Purbaya pada 3 September 2025.
“Waktu ekonomi melambat dari triwulan I sampai Agustus, kenapa tidak diprotes? Kalau ekonomi melambat, otomatis risiko penerimaan pajak itu ada,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta,(19/12/2025).
Ia menegaskan, penurunan penerimaan pajak merupakan konsekuensi logis di tengah perlambatan ekonomi. Meski begitu, pemerintah tetap berupaya mengendalikan kondisi fiskal dengan memperbaiki pengumpulan pajak serta optimalisasi Bea Cukai.
“Kita kendalikan semuanya, kita perbaiki pengumpulan pajak, Bea Cukai, dan lain-lain. Hasilnya memang terbatas tahun ini, tapi defisit bisa dikendalikan,” jelasnya.
Purbaya memastikan defisit APBN 2025 tetap dijaga agar tidak melampaui batas maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sesuai amanat undang-undang.
Namun, ia menegaskan tidak ada ruang penarikan pajak besar dalam waktu dekat untuk menutup potensi shortfall.
“Nggak ada setahu saya. Penarikannya biasa-biasa saja,” katanya.
Ke depan, Purbaya optimistis kondisi fiskal akan membaik seiring dorongan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen pada tahun mendatang.
“Tahun depan semuanya akan lebih baik. Saya akan dorong ekonomi tumbuh menuju 6 persen,” pungkasnya.
Dari sisi bulanan, pajak neto November 2025 tumbuh 2,5 persen (mtm), membaik dibanding Oktober yang hanya 0,7 persen dan Agustus yang sempat terkontraksi.
Namun secara tahunan, tekanan masih terasa. Penerimaan PPN dan PPnBM tercatat Rp660,77 triliun, turun 6,6 persen (yoy). PPh Badan juga terkontraksi 9,0 persen menjadi Rp263,58 triliun, sementara PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 turun 7,8 persen menjadi Rp216,31 triliun.
