Indeks News – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Menko Pangan, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulkas, mengambil langkah tegas menyusul maraknya kasus keracunan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.
Pemerintah memutuskan untuk menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti bermasalah 5.914 keracunan dalam pengelolaan dapur MBG.
“SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara guna dilakukan evaluasi dan investigasi,” tegas Zulkifli Hasan dalam Konferensi Pers Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Program Prioritas MBG di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu (28/9/2025), sebagaimana dilansir Antara.
Menurut Zulkifli Hasan, evaluasi akan mencakup berbagai aspek penting mulai dari kedisiplinan petugas, kualitas bahan makanan, hingga kemampuan juru masak dalam menerapkan standar keamanan pangan.
Ia menegaskan bahwa peninjauan tidak hanya dilakukan di lokasi yang mengalami kasus keracunan, melainkan menyeluruh ke seluruh SPPG di Indonesia.
“(Evaluasi) tidak hanya di tempat yang terjadi, tetapi di seluruh SPPG,” ujarnya Zulkifli Hasan.
Selain evaluasi sumber daya manusia, pemerintah juga mewajibkan seluruh SPPG untuk melakukan sterilisasi terhadap seluruh peralatan makan serta memperbaiki sistem sanitasi dapur.
Perhatian khusus diberikan pada kualitas air yang digunakan serta alur pembuangan limbah guna mencegah kontaminasi silang.
“Semua dievaluasi dan diinvestigasi,” kata Zulkifli Hasanmenegaskan kembali.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, untuk meminta penjelasan langsung terkait rentetan kasus keracunan pada program MBG.
Dalam laporannya kepada Presiden, Dadan menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 9.615 SPPG yang telah beroperasi dengan total penerima manfaat mencapai sekitar 31 juta jiwa.
“Capaian jumlah SPPG yang operasional telah mencapai 9.615 dan telah melayani kurang lebih 31 juta penerima manfaat,” ungkap Dadan.
Ia juga merinci jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang tercatat sepanjang pelaksanaan program. Pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus keracunan. Sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025, jumlah SPPG bertambah menjadi 7.244 unit dengan 47 kasus KLB.
Dengan total 71 kasus sepanjang 2025, pemerintah kini dituntut memastikan pengawasan dan peningkatan standar pelaksanaan program agar insiden serupa tidak kembali terulang.
Zulhas menegaskan bahwa perbaikan akan dilakukan secara menyeluruh tanpa kompromi demi menjaga kepercayaan publik terhadap program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo tersebut.
