Indeks News — Suasana depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, berubah menjadi lautan manusia. Ribuan warga dari berbagai kalangan tumpah ruah dalam demonstrasi besar bertajuk “Revolusi Rakyat Indonesia”. Mereka datang dengan satu suara: menolak kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp 50 juta yang dinilai menyakiti nurani rakyat di tengah kondisi ekonomi yang melemah.
Sejak pagi, massa mulai berdatangan. Ada buruh, petani, mahasiswa, hingga pengemudi ojek online yang memadati kawasan Jalan Gatot Subroto. Tanpa atribut organisasi, mereka hanya membawa semangat dan kemarahan. Beberapa memilih berteduh di bawah jembatan penyeberangan, halte bus, hingga trotoar, menunggu kedatangan rombongan lain.
Di tengah kerumunan, suara lantang terdengar. “Woi, katanya mau dibuka pintunya, hoaks, hoaks!” teriak sekelompok orang ketika aparat mulai memasang barikade beton setinggi hampir dua meter. Di sisi lain, pengemudi ojek online bersikeras memarkirkan motor mereka tepat di depan gerbang DPR. “Jangan mau kalau diusir!” seru salah satu di antara mereka.
Keramaian tidak hanya datang dari peserta aksi. Pedagang kaki lima juga ikut meramaikan suasana. Dari arah Restoran Pulau Dua hingga pintu gerbang DPR, trotoar penuh dengan penjual makanan dan minuman. Aroma gorengan, kopi, dan es teh bercampur dengan sorak-sorai massa, menciptakan atmosfer demonstrasi yang khas: tegang, panas, tapi tetap hidup.
Lalu lintas di Jalan Gatot Subroto ikut terdampak. Sejumlah pengendara memperlambat kendaraan untuk menyaksikan langsung situasi yang sejak beberapa hari terakhir ramai diperbincangkan di media sosial. Polisi lalu lintas pun sibuk mengatur arus kendaraan, sementara regu Brimob bersenjata lengkap bersiaga di bawah flyover dekat Senayan Park, memantau setiap perkembangan.
Isu yang dibawa massa begitu jelas: penolakan kenaikan tunjangan DPR yang kini membuat total pendapatan anggota dewan disebut mencapai Rp 120 juta per bulan. Angka itu melonjak jauh dari periode awal mereka menjabat, yang hanya sekitar Rp 50 juta.
Di tengah gelombang protes ini, suara dari dalam parlemen pun muncul. Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina, menyatakan pihaknya menghargai hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. “Kalau buat kami sendiri kami menghargai upaya-upaya yang akan dilakukan masyarakat, karena mereka juga bebas untuk melakukan ekspresi,” ujarnya di Kompleks Parlemen.
Selly menambahkan, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI siap mendengar kritik publik. Baginya, unjuk rasa adalah hal wajar dalam negara demokrasi. “Tentu ada badan yang akan menerima aspirasi masyarakat dan tentu demokrasi itu satu hal yang wajar,” tegasnya.
Namun, bagi massa aksi yang menamakan diri Revolusi Rakyat Indonesia, ucapan itu belum cukup. Mereka menganggap keputusan kenaikan tunjangan DPR adalah bentuk ketidakpekaan elit terhadap penderitaan rakyat. Dengan semangat solidaritas, mereka turun ke jalan, bukan hanya untuk menolak tunjangan, tetapi juga untuk menyuarakan keresahan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat kecil.
Hari ini, Senayan menjadi saksi betapa suara rakyat tidak bisa dibungkam. Di balik terik matahari, teriakan massa, dan aroma gorengan di pinggir jalan, ada satu pesan yang terus bergema: keadilan untuk rakyat tidak bisa ditukar dengan tunjangan mewah bagi wakilnya.
