Jakarta, Indeks News – Suasana ruang rapat Komisi XI DPR RI pada Selasa (30/9/2025) terasa penuh harapan besar sekaligus keprihatinan. Anggota Fraksi PAN, Primus, menyuarakan keresahan banyak rakyat kecil tentang beban hidup yang semakin berat. Ia berharap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mampu menghadirkan solusi nyata terhadap persoalan subsidi yang selama ini sering menuai kritik.
Primus berbicara dengan nada serius, menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari kewajiban negara memberi subsidi. Baginya, subsidi bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, tetapi harapan besar rakyat kecil yang seringkali berjuang dengan segala keterbatasan.
“Kalau melihat pertumbuhan ekonomi, ya mau tidak mau pemerintah wajib memberikan subsidi. Ada ketimpangan besar antara si kaya dengan si miskin, jaraknya terlalu jauh. Apalagi negara kita kepulauan, mendistribusikan itu juga tidak mudah. Ada banyak kendala,” ujar Primus.
Primus mengingatkan bahwa sejak masa COVID-19, negara-negara besar memberikan subsidi besar-besaran demi menyelamatkan masyarakatnya. Indonesia pun, katanya, harus belajar dari itu. Subsidi bukan hanya angka, melainkan instrumen untuk mengurangi kesenjangan yang makin terasa.
Namun, ia juga menyoroti kelemahan sistem. Program subsidi yang seharusnya tepat sasaran justru sering tidak menyentuh orang yang benar-benar membutuhkan. Ia mencontohkan subsidi gas 3 kilogram yang masih belum terkelola dengan baik.
“Bagaimana caranya tabung melon 3 kilo itu bisa pakai barcode supaya jelas kepada siapa? Kalau saya beli dengan barcode, tidak bisa. Ini penting sekali. Ini contoh nyata,” tegasnya.
Mendengar itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung memberikan jawaban lugas. Ia tidak menampik adanya persoalan serius dalam mekanisme pembayaran subsidi. Dengan gaya bicara yang apa adanya, Purbaya berjanji akan mempercepat sistem pembayaran agar tidak lagi telat.
“Ke depan saya akan percepat jangan sampai kita telat bayar. Kalau bisa sebulan langsung bayar. Kenapa? Karena uang saya juga nganggur di BI tuh. Kalau masuk ke sistem lebih cepat, itu akan jauh lebih baik,” kata Purbaya.
Dengan sedikit senyum, ia juga menyinggung bahwa kecepatan birokrasi perlu ditingkatkan. Baginya, ketika ada kesempatan mempercepat solusi, pejabat terkait tidak boleh bertele-tele dan harus segera bertindak.
