JAKARTA, Indeks News – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat lonjakan signifikan dalam penyerapan anggaran tahun 2025. Lembaga ini bahkan mengajukan tambahan dana sebesar Rp28,63 triliun untuk memperluas program-program prioritas di bidang pemenuhan gizi masyarakat.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan capaian tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (12/11/2025).
“Alhamdulillah, penyerapan Badan Gizi Nasional ini eksponensial. Banyak pihak yang awalnya meragukan bahwa kami bisa menyerap anggaran Rp71 triliun,” ujar Dadan.
Dadan menjelaskan, pada awal tahun serapan anggaran BGN memang masih rendah—yakni hanya Rp52 miliar pada Januari dan meningkat menjadi Rp2,5 triliun pada April. Namun, kinerja belanja BGN kemudian melonjak drastis hingga mencapai Rp43,47 triliun atau 61,2 persen dari total pagu Rp71 triliun.
Ia menargetkan sisa Rp29,5 triliun akan terserap dalam 50 hari ke depan.
“Akhir November ini kita akan menyerap tambahan Rp8,5 triliun. Hingga pertengahan Desember Rp10 triliun lagi, dan di akhir Desember Rp11 triliun. Total Rp29,5 triliun akan kita habiskan sebelum tahun berganti,” ungkapnya optimistis.
Dari total pagu Rp51,2 triliun untuk program bantuan makan bergizi, BGN telah merealisasikan Rp36,23 triliun. Untuk menuntaskan program tersebut, BGN memperkirakan masih memerlukan tambahan Rp14,53 triliun.
Berdasarkan proyeksi kebutuhan itu, lembaga ini resmi mengajukan tambahan anggaran Rp28,63 triliun ke Kementerian Keuangan. Dengan tambahan tersebut, total kebutuhan BGN pada 2025 akan mencapai sekitar Rp99 triliun.
Selain bantuan makan bergizi, BGN juga mengembangkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 8.000 titik daerah terpencil, khususnya wilayah dengan akses lebih dari 30 menit dari pusat layanan terdekat.
Untuk mempercepat pembangunan, BGN bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Kementerian Keuangan melalui DJKN dengan skema sewa di muka selama empat tahun.
“SPPG ini akan melibatkan masyarakat dan pemuda setempat agar memberikan dampak sosial dan ekonomi langsung,” jelas Dadan.
Langkah ini diharapkan memperkuat transformasi sistem gizi nasional dan mendukung program pemerintah dalam menekan angka stunting serta meningkatkan kesehatan masyarakat.
