Indeks News – Suasana Gedung Merah Putih KPK pada Jumat, 22 Agustus 2025, mendadak menjadi sorotan publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, atau yang akrab disapa Noel, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Fakta yang terungkap sungguh mengejutkan. Dari tarif resmi sertifikat K3 yang seharusnya hanya Rp 275 ribu, buruh di lapangan ternyata dipaksa membayar hingga Rp 6 juta. Selisih yang begitu mencolok inilah yang kemudian menyeret Immanuel Ebenezer bersama 10 orang lainnya dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu malam, 20 Agustus 2025. Total, ada 11 tersangka dalam kasus ini.
KPK tidak hanya mengamankan dokumen, tetapi juga menyita 15 unit mobil, 7 unit sepeda motor, serta uang tunai senilai Rp 170 juta dan US$ 2.201. Salah satu kendaraan yang ikut disita bahkan diketahui milik Noel. Ketua KPK Setyo Budiyanto memastikan, lembaganya sudah mengantongi minimal dua alat bukti kuat sehingga kasus ini naik ke tahap penyidikan.
Kejutan bagi Relawan Jokowi
Nama Immanuel Ebenezer tidak asing di dunia politik. Ia pernah menjadi Ketua Relawan Jokowi Mania Nusantara (Joman) yang gencar mendukung Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019. Penetapan tersangka ini pun menimbulkan gelombang emosi—antara kecewa, terkejut, hingga pilu—di kalangan masyarakat yang dulu mengenalnya sebagai sosok pendukung garis keras Jokowi.
Mantan Presiden Jokowi akhirnya buka suara. Dari kediamannya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jokowi menegaskan pentingnya menghormati hukum.
“Saya sangat mengapresiasi kerja baik KPK, dan kita semua harus menghormati proses hukum yang ada,” ujarnya singkat.
Meski wartawan sempat menyinggung kedekatannya dengan Noel, Jokowi menolak berkomentar lebih jauh. Baginya, semua harus dikembalikan pada proses hukum yang transparan.
Gibran dan Kabinet Merah Putih Tegaskan Dukungan
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang juga putra sulung Jokowi, menyatakan dukungannya terhadap langkah KPK. Ia menegaskan bahwa Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh pada agenda pemberantasan korupsi.
“Kami hormati proses yang sudah berjalan,” tegas Gibran.
Ia juga mengajak masyarakat menjaga kepercayaan pada hukum, agar penyelidikan berjalan adil dan transparan tanpa intervensi politik.
Kaesang Imbau Immanuel Ebenezer Patuh Hukum
Nada serupa datang dari Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus putra bungsu Jokowi. Ia meminta Noel untuk taat hukum dan mengikuti seluruh proses penyidikan.
“Apa pun yang tersangkut dengan kasus hukum, kita harus ikuti proses hukumnya,” ujarnya di Jakarta Selatan.
Kaesang menambahkan, ia percaya aparat penegak hukum akan profesional menjalankan tugasnya, sesuai semangat pemberantasan korupsi yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Kasus ini kembali menunjukkan bagaimana praktik pungutan liar bisa menggerus kepercayaan masyarakat. Dari angka kecil yang seharusnya Rp 275 ribu, menjadi angka fantastis Rp 6 juta, beban akhirnya ditanggung para buruh—mereka yang justru paling lemah secara ekonomi.
OTT Noel dan kawan-kawan menjadi pengingat keras bahwa korupsi tidak hanya soal uang, tetapi juga soal hilangnya rasa keadilan. Saat sertifikat keselamatan kerja—yang mestinya menjadi hak buruh—malah dijadikan ajang pemerasan, kepercayaan publik ikut tercabik.
Kini, semua mata tertuju pada langkah KPK berikutnya. Harapan masyarakat sederhana: proses hukum yang bersih, adil, dan tidak pandang bulu.
