JAKARTA Indek News – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah mengusulkan agar pemerintah pusat menanggung seluruh pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) di daerah. Usulan itu disampaikan Mahyeldi usai menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
“Kita harapkan ini bisa seluruh gaji pegawai ini kalau bisa dari pusat semuanya, ya kita harapkan begitu,” ujar Mahyeldi kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, dikutip dari Antara.
Mahyeldi menjelaskan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) berdampak besar terhadap kemampuan fiskal provinsi, terutama dalam menutupi kebutuhan belanja pegawai dan pembangunan infrastruktur yang menjadi layanan dasar masyarakat.
Menurutnya, pertemuan dengan Menteri Keuangan juga menjadi momentum untuk menyampaikan kondisi keuangan daerah pascapengurangan dana transfer dari pusat.
“Kenapa? Ini kan kaitan dengan DAU (Dana Alokasi Umum) yang juga mengalami pengurangan, sementara dari Kementerian PAN-RB kita mengangkat PPPK dan pegawai baru, tetapi pembiayaannya dibebankan pada daerah,” kata Mahyeldi.
Mahyeldi menilai, pembiayaan ASN dan PPPK yang sepenuhnya ditanggung daerah menambah tekanan fiskal di tengah penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Ia berharap pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan pengurangan TKD atau mengambil alih pembiayaan gaji pegawai agar daerah bisa fokus menjalankan pembangunan dan pelayanan publik.
“Mudah-mudahan dengan kita bertemu pada hari ini, diharapkan TKD-nya bisa meningkat lagi atau dikembalikan seperti semula. Atau, seperti beberapa opsi yang kami sampaikan tadi, kalau bisa gaji pegawai ditanggung pusat,” ujarnya.
Mahyeldi menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, agar agenda pembangunan tetap berjalan meski terjadi efisiensi anggaran.
Dalam pertemuan tersebut, Mahyeldi hadir bersama beberapa kepala daerah lainnya seperti Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Mereka menyampaikan aspirasi serupa, meminta pemerintah pusat menyiapkan langkah konkret untuk menjaga keberlanjutan fiskal daerah di tengah keterbatasan anggaran.
