Jakarta, Indeks News —Pemerintah memastikan Indonesia akan menghentikan impor garam sepenuhnya pada akhir tahun 2027. Kepastian itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, sejalan dengan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional.
“Kita garam sekarang sudah nggak impor untuk konsumsi, tapi yang industri masih. Akhir 2027 dengan seluruh model garam, insyaallah, kita sudah punya, jadi nggak perlu impor lagi,” ujar Zulkifli Hasan dalam acara Refleksi Satu Tahun Kemenko Pangan di Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, meskipun Indonesia dikenal sebagai negara maritim, selama lebih dari 80 tahun masih bergantung pada impor garam. Namun, ia optimistis hal itu akan berakhir pada 2027.
“Selama 80 tahun negara kelautan ini masih impor garam—baik untuk konsumsi, industri pangan, maupun farmasi. Tapi di bawah koordinasi Pak Menko Pangan dan sesuai arahan Bapak Presiden, akhir 2027 kita bisa swasembada semua jenis garam,” jelas Trenggono.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah menuju kedaulatan pangan nasional, dengan mendorong produksi garam lokal dan memperkuat industri hilir garam dalam negeri.
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (APGRI), Jakfar Sodikin, mengungkapkan bahwa produksi garam nasional terus meningkat setiap tahun. Pada 2024, total produksi mencapai sekitar 2,5 juta ton dari gabungan petani garam rakyat, PT Garam, dan PT Ainul Hayat Sejahtera.
“Kalau di tahun 2024 sekitar 2,5 juta ton, tahun 2025 bisa naik menjadi 2,7 sampai 2,8 juta ton,” kata Jakfar, dikutip Selasa (21/1/2025).
Menurutnya, peningkatan produksi terjadi berkat dukungan pemerintah terhadap petambak garam dan optimalisasi lahan produktif. Ia menyebut PT Ainul Hayat Sejahtera meningkatkan kapasitas produksi hingga 200 ribu ton per tahun, memperkuat pasokan nasional.
Jakfar menjelaskan, kebutuhan garam nasional pada 2025 diperkirakan mencapai 4,7 juta ton. Dari jumlah itu, sekitar 2 hingga 2,2 juta ton digunakan untuk kebutuhan industri Chlor Alkali Plant (CAP), sementara sisanya untuk konsumsi dan sektor lain seperti farmasi dan aneka pangan.
Dengan rencana peningkatan produksi dalam negeri, Indonesia ditargetkan mampu menutup seluruh kebutuhan nasional tanpa impor dalam dua tahun mendatang.
Program penghentian impor garam menjadi bagian dari kebijakan besar kedaulatan pangan Presiden Prabowo, yang menekankan penguatan sektor kelautan dan perikanan. Pemerintah juga tengah menyiapkan inovasi teknologi pengolahan garam modern, peningkatan kualitas SDM, serta kemitraan antara petani dan industri.
Langkah konkret ini diharapkan tidak hanya mengurangi ketergantungan impor, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani garam lokal dan membuka lapangan kerja baru di sektor pesisir.
Zulkifli Hasan memastikan, kebijakan ini akan berjalan sesuai arahan Presiden. Ia menekankan pentingnya komitmen lintas kementerian dan pelaku usaha agar target swasembada tercapai tepat waktu.
“Kita ingin bangsa ini berdiri di atas kaki sendiri. Garam itu salah satu simbol kedaulatan pangan. Kalau laut luas tapi masih impor garam, itu ironi yang harus kita akhiri,” tegasnya.
