Indeks News – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri acara penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya yang melibatkan sejumlah korporasi besar di industri kelapa sawit nasional.
Acara tersebut berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin (20/10/2025).
Dalam momen itu, Kejagung resmi menyerahkan uang pengganti senilai Rp13 triliun ke negara.
Tumpukan uang pecahan rupiah yang terbungkus rapi turut dipamerkan di hadapan Presiden Prabowo dan jajaran pejabat tinggi negara sebagai simbol nyata pengembalian kerugian keuangan negara.
Penyerahan uang ini merupakan bagian dari eksekusi putusan pengadilan atas kasus korupsi fasilitas ekspor CPO yang sempat menghebohkan publik, karena nilai kerugian negara yang fantastis serta dampaknya terhadap stabilitas harga minyak goreng dalam negeri.
Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Sutikno menjelaskan bahwa Rp13 triliun tersebut merupakan hasil sitaan dari tiga korporasi raksasa: Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.
“Uang titipan dari tiga grup korporasi total sebesar Rp13 triliun yang sudah disita, hari ini diserahkan ke negara,” ujar Sutikno, Senin (20/10/2025).
Meski demikian, lanjutnya, masih terdapat sekitar Rp4 triliun uang pengganti yang belum dibayarkan oleh dua korporasi, yakni Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.
Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka barang bukti sitaan akan dilelang sesuai ketentuan hukum.
Selain Presiden Prabowo, acara ini juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Hadir pula perwakilan dari bank-bank Himbara, di antaranya Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan, Direktur Utama Bank BRI Hery Gunadi, serta Wakil Direktur Utama BRI Agus Noorsanto.
Kehadiran mereka terkait dengan mekanisme penempatan dana sitaan ke rekening resmi milik negara, sebagai bagian dari proses pemulihan kerugian akibat tindak pidana korupsi.
