Indeks News – Pemerintah memastikan program MBG akan mulai diimplementasikan penuh pada awal 2026. Skema berskala besar tersebut digadang-gadang menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun angka anggaran program MBG yang disiapkan mengundang perdebatan Rp1,2 triliun per hari, atau setara Rp438 triliun dalam setahun.
Dalam keterangan resminya, pejabat pemerintah menyebut MBG sebagai “investasi jangka panjang untuk rakyat.” Pemerintah juga menegaskan bahwa dana sebesar itu telah melalui perencanaan matang dan akan diawasi oleh mekanisme berlapis.
Rakyat Menyambut dengan Harapan, Tapi Tetap Waspada
Di lapangan, respons masyarakat justru memperlihatkan campuran antara optimisme dan keraguan.
Di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Mak Inah (52), pedagang sayur, mengaku tak terlalu memahami besaran anggaran yang disebut-sebut fantastis itu.
“Saya enggak ngerti triliun-triliun begitu. Yang penting hidup enggak makin susah, beras masih bisa dibeli,” ujarnya.
Yanto (29), pekerja pabrik di Bekasi, menyambut baik rencana itu, dengan satu syarat:
“Kalau uangnya benar-benar sampai ke rakyat kecil, ya bagus. Tapi jangan cuma jadi proyek pejabat.”
Ekonom Ingatkan Risiko Kebocoran
Sejumlah ekonom menilai angka Rp1,2 triliun per hari adalah komitmen fiskal yang sangat besar. Mereka mengingatkan potensi kebocoran anggaran jika pelaksanaan MBG tidak dibarengi dengan sistem distribusi yang transparan dan tepat sasaran.
Meski begitu, pemerintah tetap optimistis. Salah satu menteri bahkan menyebut, “setiap rupiah akan kembali ke masyarakat dalam bentuk kesejahteraan.”
Ukuran Keberhasilan Ada di Dapur Rakyat
Pada dasarnya masyarakat tidak menolak program besar negara. Mereka hanya ingin kepastian bahwa anggaran fantastis tersebut benar-benar berdampak pada kehidupan sehari-hari terutama pada hal-hal mendasar seperti:
– Stabilitas harga kebutuhan pokok
– Akses kesehatan dan pendidikan yang mudah
– Penciptaan lapangan kerja
Program MBG bisa menjadi lompatan besar kesejahteraan nasional, atau justru catatan buruk pengelolaan anggaran, jika realisasi tak sesuai janji.
Pada akhirnya, keberhasilan bukan diukur dari seberapa besar anggaran dikeluarkan, melainkan seberapa nyata manfaatnya dirasakan rakyat.
