Jakarta, Indeks News — Komisi VI DPR RI mendesak Pertamina untuk memperkuat sistem pengendalian mutu bahan bakar minyak (BBM) dan meningkatkan transparansi informasi kepada publik. Desakan ini muncul menyusul maraknya laporan motor brebet massal di berbagai wilayah Jawa Timur usai pengisian Pertalite di sejumlah SPBU.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, meminta Pertamina Patra Niaga segera melakukan investigasi menyeluruh dan membuka hasil uji laboratorium BBM secara terbuka agar kepercayaan masyarakat tidak luntur.
“Fenomena motor brebet ini bukan sekadar gangguan teknis, tetapi persoalan kepercayaan publik terhadap kualitas energi nasional. Pertamina harus menjelaskan hasil pemeriksaan laboratorium secara terbuka dan memastikan tindak lanjut cepat di lapangan,” ujar Nurdin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Bojonegoro, Tuban, Surabaya, Sidoarjo, hingga Lamongan melaporkan sepeda motor mereka mendadak brebet atau mogok setelah mengisi BBM di sejumlah SPBU. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran publik terhadap kualitas Pertalite serta efektivitas pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Pertamina telah menurunkan tim investigasi, membuka posko aduan masyarakat, serta melakukan pengambilan sampel BBM di sejumlah titik. Namun, hingga kini, hasil laboratorium resmi belum diumumkan ke publik.
Sejumlah pengamat otomotif menduga gejala tersebut disebabkan oleh kadar oktan yang tidak sesuai atau kemungkinan kontaminasi air dalam bahan bakar.
Nurdin menegaskan bahwa DPR RI, khususnya Komisi VI, memberi perhatian serius terhadap kasus ini dan menuntut transparansi penuh dari Pertamina.
“Publik berhak tahu hasil investigasi dan langkah perbaikan yang dilakukan Pertamina. Ini menyangkut kepercayaan terhadap kualitas energi nasional,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mengaitkan fenomena motor brebet dengan kebijakan penambahan etanol dalam bahan bakar yang tengah dikaji Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah kepemimpinan Menteri Bahlil Lahadalia.
“Kebijakan etanol masih dalam tahap perencanaan jangka panjang untuk mendukung transisi energi hijau, belum diterapkan dalam sistem BBM saat ini. Jadi, tidak ada kaitannya dengan kasus motor brebet massal di Jawa Timur,” kata Nurdin.
Nurdin juga menyampaikan dukungannya terhadap langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mendorong inovasi energi terbarukan sebagai upaya menuju kemandirian energi nasional.
“Langkah Pak Bahlil justru menunjukkan visi jangka panjang pemerintah dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional,” pungkasnya.
