Indeks News – Suara warga Pati kian nyaring menggema. Di tengah derasnya hujan kritik dan luka akibat kebijakan yang dianggap memberatkan, sekelompok besar warga Pati yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tengah menyiapkan langkah besar: menggelar demonstrasi langsung di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.
Mereka tak hanya membawa spanduk, poster, dan teriakan. Mereka membawa amarah, kekecewaan, dan tuntutan keadilan yang sudah lama mereka rasakan.
Koordinator lapangan aksi, Supriyono alias Botok, dalam siaran langsung di akun TikTok @koko.king.affiliate, menyampaikan dengan lantang rencana keberangkatan.
“Tuntutannya mendesak KPK agar menetapkan Bupati Sudewo sebagai tersangka kasus korupsi DJKA,” tegas Botok, Senin malam, 18 Agustus 2025.
Ribuan warga Pati dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Minggu, 31 Agustus 2025. Aksi akan digelar selama dua hari penuh, 2–3 September 2025, tepat di depan Gedung KPK.
Posko Perlawanan Warga Pati
Sejak pertengahan Agustus, posko besar telah berdiri di dekat Gedung DPRD Pati. Posko itu tidak hanya sekadar pusat koordinasi, tetapi juga menjadi tempat menampung suara hati rakyat.
Menurut Teguh Istiyandi, salah satu koordinator Aliansi, posko ini memiliki tiga fungsi utama:
- Mengawal jalannya Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Sudewo yang sedang digulirkan DPRD.
- Menerima aduan warga yang merasa dirugikan oleh kebijakan Sudewo.
- Mendata korban kekerasan aparat dalam aksi besar pada 13 Agustus 2025, ketika ribuan warga menuntut Sudewo mundur.
Posko itu buka 24 jam non-stop, menjadi saksi bisu deretan pengaduan warga yang datang silih berganti.
Aksi 13 Agustus lalu meninggalkan jejak mendalam. Ribuan warga memenuhi jalan di depan Kantor Bupati Pati, menolak keras kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Kebijakan itu memukul keras ekonomi masyarakat, terutama petani dan pedagang kecil. Suasana sempat ricuh, bentrok dengan aparat tak terelakkan. Di tengah desakan massa, Sudewo bersikeras: ia tak akan mundur.
Namun, DPRD Pati akhirnya membentuk Panitia Khusus Hak Angket untuk meneliti kemungkinan pemakzulan sang bupati.
Bayang-Bayang Korupsi DJKA
Kasus ini bukan hanya soal Pati. Nama Sudewo juga terseret dalam perkara besar: dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub 2020–2021.
Dalam sidang Tipikor Semarang, 9 November 2023, KPK membeberkan barang bukti penyitaan uang sekitar Rp 3 miliar dari rumah Sudewo. Jaksa bahkan menunjukkan foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing.
Sudewo membantah. Ia menolak tudingan menerima Rp 720 juta dari PT Istana Putra Agung serta Rp 500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya, Nur Widayat.
Namun, Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu pernah menegaskan bahwa Sudewo diduga berperan besar dalam korupsi DJKA ketika masih menjadi anggota Komisi Perhubungan DPR RI. Saat ini, statusnya masih saksi.
Tanggal 31 Agustus 2025 menjadi penanda perjalanan baru warga Pati. Mereka akan menempuh ratusan kilometer menuju ibu kota, bukan untuk jalan-jalan, melainkan untuk menyuarakan harapan terakhir: keadilan bagi rakyat kecil yang merasa tertindas.
Demonstrasi ini bukan sekadar protes. Ini adalah simbol perlawanan. Sebuah pesan bahwa rakyat tidak lagi diam ketika kebijakan dianggap mencederai kehidupan mereka.
