Putusan MK

JAKARTA, Indeks News – Pemerintah memilih menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) alih-alih merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) guna mengakhiri polemik terkait Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025. Menteri Koordinator...

Jakarta, Indeks News - Polemik rangkap jabatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di jabatan sipil dinilai segera menemukan titik terang. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyebut penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) menjadi solusi konkret untuk meredam kontroversi...

Jakarta, Indeks News – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menilai perbedaan pandangan antara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Polri dan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 sebagai hal yang wajar dan tidak perlu diperdebatkan secara berlebihan. Hal tersebut...

Jakarta, Indeks News – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Meski demikian, MK meminta DPR dan pemerintah untuk mengkaji dan merumuskan ulang regulasi tersebut agar lebih jelas dan...

Jakarta, Indeks News – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan Komisi Percepatan Reformasi Polri akan membahas polemik Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur penempatan anggota polisi aktif di 17 kementerian...

Jakarta, Indeks News – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 diterbitkan sebagai bentuk kepatuhan dan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Kapolri memastikan sebelum Perpol tersebut diterbitkan, Polri telah...

Jakarta, Indeks News – Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan DPR RI Rano Alfath menegaskan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi...

JAKARTA, Indeks News - Pakar hukum tata negara Mahfud MD menegaskan bahwa Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan tidak memiliki dasar hukum yang sah. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud (12/12/2025). Menurut Mahfud, Perpol...

Jakarta, Indeks News – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa keberadaan anggota polisi aktif dan jaksa aktif masih sangat dibutuhkan untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor energi dan sumber daya mineral. Bahlil Lahadalia...

Jakarta, Indeks News - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan sedang mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penempatan anggota Polri di luar lembaga kepolisian. Kajian dilakukan untuk menyesuaikan regulasi internal KPK dengan ketentuan baru yang ditetapkan MK. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan...

Jakarta, Indeks News - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim kelompok kerja (Pokja) untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil. Pembentukan tim ini diputuskan dalam rapat internal yang digelar untuk merumuskan...

Jakarta, Indeks News -  Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menjadi momentum penting dalam mempercepat reformasi kelembagaan Polri. Putusan yang dibacakan pada 13 November 2025 itu mengabulkan seluruh permohonan uji...

Kekerasan aparat keamanan selama terjadinya aksi demo Kawal Putusan MK dan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada terjadi di kawasan gedung DPR Jakarta pada Kamis 22 Agusuts 2024 kini tengah menjadi sorotan publik.Kekerasan aparat dinilai telah menodai aksi yang dilakukan...

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi sinyal akan mematuhi revisi UU Pilkada yang kini tengah dilakukan DPR RI.Anggota KPU RI Idham Kholik mengatakan, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota harus melaksanakan prinsip berkepastian hukum dalam pelaksanaan pendaftaran bakal pasangan calon kepala...

Revisi UU Pilkada yang dipaksakan oleh Badan Legislasi DPR RI dinilai oleh Pakar Hukum Tata Negara Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) W. Riawan Tjandra sebagai produk cacat hukum kronis dan batal lantaran tak sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik...

PP Muhammadiyah mengecam tindakan Badan Legislasi atau Baleg DPR yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat pemilihan kepada daerah.Baleg DPR telah menyetujui dan mendorong rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disahkan...

Dua putusan MK terkait uji materi Pasal 7 ayat 2 huruf e dan Pasal 40 Undang-Undang Pilkada harus segera dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk menghadapi Pilkada Serentak 2024.Puluhan mantan anggota penyelenggara pemilu menilai, tak ada alasan bagi KPU...

Pembangkangan DPR terhadap 2 putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan cara merevisi Undang-undang Pilkada (UU Pilkada) dinilai bakal percuma.Pembangkangan DPR ini kini mendapat sorotan publik, bahkan pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti menilai bahwa hal ini merupakan akal-akalan DPR untuk...

Langkah putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, untuk bisa maju dalam pilgub di Pilkada 2024 kembali terbuka. Keinginan Kaesang Pangarep maju sebagai salah satu calon pada Pilgub di pilkada 2024 kembali menyulut harapan keluarga Jokowi setelah Baleg DPR memutuskan untuk...

Kaesang Pangarep, kemungkinan besar gagal berlaga di Pilkada 2024 ini karena usia belum mencukupi.Gagalnya Kaesang Pangarep terkait penetapan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor: 70/PUU-XXII/2024 yang mengatur ketentuan usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.Sementara Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan...