Indeks News – Tragedi yang menewaskan Affan Kurniawan telah mengguncang hati masyarakat. Seorang anak bangsa harus kehilangan nyawa dalam aksi demonstrasi yang seharusnya menjadi ruang aman untuk menyampaikan aspirasi. Namun, peristiwa ini justru kembali membuka luka lama tentang watak represif aparat kepolisian yang dinilai semakin sulit dikendalikan.
Di tengah suasana duka, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari 213 organisasi menyuarakan kecaman keras. Mereka menilai kebengisan aparat bukan lagi insiden sesaat, melainkan sudah menjadi pola normal yang mengabaikan hak asasi manusia.
12 Tuntutan: Dari Pembebasan Demonstran hingga Reformasi Polri
Dalam deklarasi bersama di Jakarta, Jumat (29/8), Koalisi Masyarakat Sipil mengajukan 12 tuntutan. Paling mendesak, mereka meminta pembebasan seluruh demonstran yang ditahan di berbagai daerah. Penahanan tersebut dianggap mencederai hak konstitusional warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
“Kami juga meminta Presiden segera mendesak Polri menghentikan seluruh tindakan represif dalam menangani demonstrasi,” tegas Ketua Umum YLBHI, Muhamad Isnur, mewakili pernyataan koalisi.
Tuntutan lainnya menyasar langsung kepada pucuk pimpinan Polri. Kapolri Listyo Sigit Prabowo diminta bertanggung jawab penuh, baik secara etik maupun pidana. Tidak hanya aparat lapangan, melainkan juga otak operasi dalam tragedi 28 Agustus 2025.
Bagi koalisi, permintaan maaf Kapolri tidak cukup. Mereka menegaskan, Kapolri wajib mundur. Presiden pun didesak segera mencopot Listyo karena dinilai gagal mengubah watak represif institusinya.
Kritik Tajam ke DPR dan Partai Politik
Tidak hanya Polri, Koalisi Masyarakat Sipil juga mengarahkan sorotan ke DPR RI. Pimpinan partai politik diminta memberi sanksi keras terhadap anggota dewan yang dianggap memicu kemarahan rakyat. Nama-nama seperti Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo, Adies Kadir, Deddy Sitorus, hingga Nafa Urbach disebut secara terbuka dalam deklarasi.
Koalisi menegaskan, reformasi harus menyentuh semua lini. Dari kepolisian, lembaga politik, hingga kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Mereka juga menolak program-program yang merusak lingkungan, kebijakan pajak yang tidak adil, hingga keterlibatan militer dalam urusan sipil.
Salah satu poin penting adalah tuntutan agar Presiden segera membentuk tim investigasi independen. Tim ini diminta melibatkan Komnas HAM dan Ombudsman RI untuk menyelidiki pelanggaran serius, termasuk dugaan extra-judicial killing dalam insiden penabrakan pengemudi ojek online oleh kendaraan Brimob.
Komnas HAM pun diminta tidak berdiam diri. Mereka harus turun tangan menelusuri penggunaan kekuatan berlebihan aparat dan pengawasan ketat terhadap media sosial selama aksi berlangsung. Koalisi menilai pembatasan tersebut melanggar hak kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi yang dijamin konstitusi.
Tuntutan terakhir yang mengejutkan, Koalisi mendesak agar Kementerian HAM dibubarkan, karena dianggap gagal melindungi rakyat dari pelanggaran aparat negara sendiri.
Suara Duka Presiden Prabowo Subianto
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto turut menyampaikan duka mendalam. Ia mengaku terkejut dan kecewa atas tindakan aparat yang dinilai berlebihan.
“Atas nama pribadi dan pemerintah, saya menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya,” ucapnya dalam keterangan resmi.
Prabowo menjanjikan bahwa keluarga Affan Kurniawan akan mendapat perhatian khusus. Meski tidak merinci bentuk jaminan, ia memastikan kehidupan orang tua dan saudara almarhum akan dijamin pemerintah.
Lebih jauh, Presiden menegaskan bahwa peristiwa ini harus diusut tuntas. Ia berjanji, aparat yang terbukti bersalah akan ditindak tegas sesuai hukum.
Tragedi Affan Kurniawan menjadi tamparan keras bagi wajah demokrasi Indonesia. Aksi demonstrasi yang seharusnya menjadi ruang rakyat menyampaikan aspirasi, kembali berujung duka.
Koalisi Masyarakat Sipil menegaskan, ini bukan sekadar soal satu nyawa, melainkan cermin kegagalan institusi negara dalam menghormati hak asasi manusia.
Sementara Presiden meminta rakyat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Ia berjanji pemerintahannya akan memperbaiki yang perlu diperbaiki, sekaligus membangun bangsa agar lebih kuat dan mandiri.
Namun, di balik janji dan tuntutan, satu hal yang pasti: nama Affan Kurniawan akan dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan kebrutalan aparat.
