Jakarta, Indek News – Suasana duka dan kegelisahan masih menyelimuti Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Lebih dari seribu siswa menjadi korban keracunan massal usai mengonsumsi makanan bergizi (MBG) yang disalurkan melalui dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Peristiwa ini langsung ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) dan meninggalkan pertanyaan besar: siapa yang harus bertanggung jawab?
Pemerintah tak tinggal diam. Sejumlah dapur SPPG yang dinilai bermasalah langsung ditutup sementara. Langkah ini ditempuh bukan hanya untuk menghentikan risiko keracunan berulang, tetapi juga untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi makanan bergizi yang seharusnya menjadi penopang kesehatan anak-anak sekolah.
Selain menutup dapur, pemerintah membentuk tim investigasi untuk mengungkap penyebab pasti tragedi ini. Investigasi masih berjalan, namun publik bertanya-tanya apakah penyelidikan keracunan ini hanya akan berakhir pada evaluasi administratif atau justru berkembang menjadi perkara hukum pidana.
Kasus ini telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan para pakar hukum pidana.
Dalam diskusi yang digelar, anggota DPR Fraksi PKB, Oleh Soleh, bersama pakar hukum pidana, Jamin Ginting, memberikan pandangan kritis. Keduanya sepakat bahwa investigasi tidak boleh berhenti pada pencarian penyebab teknis semata.
Bagi Jamin Ginting, jika ditemukan unsur kelalaian atau kesengajaan dalam distribusi maupun pengolahan makanan, maka konsekuensinya harus jelas: ranah hukum pidana. “Tragedi yang menimpa ribuan anak sekolah ini bukan sekadar persoalan gizi, melainkan soal nyawa dan keselamatan generasi muda,” tegasnya.
Sementara itu, Oleh Soleh menyoroti peran pemerintah daerah dan pihak terkait yang seharusnya memastikan pengawasan berjalan ketat. Ia menekankan bahwa DPR akan ikut mendorong agar investigasi menghasilkan keadilan, bukan sekadar laporan evaluasi.
Di balik data angka ribuan korban, ada kisah pilu dari anak-anak yang seharusnya mendapat nutrisi sehat untuk tumbuh kembangnya. Harapan orang tua agar program makanan bergizi bisa menyehatkan anak, justru berbalik menjadi kecemasan. Tragedi ini mengguncang rasa percaya masyarakat terhadap program pemenuhan gizi yang digadang-gadang sebagai solusi stunting.
Masyarakat menanti keadilan hasil kerja tim investigasi. Setiap hari keterlambatan menemukan jawaban berarti memperpanjang ketidakpastian ribuan keluarga korban.
Keadilan yang diminta bukan hanya untuk mereka yang jatuh sakit, tetapi juga sebagai jaminan bahwa anak-anak lain di seluruh Indonesia tidak akan lagi mengalami tragedi serupa.
Apakah kasus keracunan massal MBG ini akan berakhir di meja hukum pidana? Semua mata kini tertuju pada hasil investigasi dan keberanian negara dalam menegakkan tanggung jawab.
