Indeks News – Gelombang penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Cirebon, Jawa Barat, kian membesar. Paguyuban Pelangi Cirebon kembali menggelar pertemuan pada Selasa (12/8/2025) di sebuah hotel di Jalan Raya Siliwangi, untuk memprotes kenaikan tarif PBB yang dinilai mencekik warga hingga 1.000 persen.
Dalam forum itu, warga menegaskan empat tuntutan kepada Pemerintah Kota Cirebon, dengan tenggat waktu satu bulan untuk merespons. Jika tuntutan diabaikan, aksi demonstrasi besar-besaran akan digelar.
Empat Tuntutan Utama Warga Kota Cirebon
Koordinator Paguyuban Pelangi, Hendrawan Rizal, membeberkan dampak langsung kenaikan PBB. Sebelum perubahan aturan, ia membayar Rp6,4 juta per tahun. Namun, setelah diberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024, jumlahnya melonjak menjadi Rp63 juta.
“Ini masalah serius yang harus diselesaikan oleh Wali Kota saat ini. Kami tidak ingin kebijakan bermasalah dari pemerintahan sebelumnya membebani rakyat,” tegas Hendrawan, Rabu (13/8).
Adapun empat tuntutan yang disepakati dalam pertemuan tersebut adalah:
- Mencabut Perda No. 1 Tahun 2024 dan mengembalikan tarif PBB seperti tahun 2023.
- Menurunkan pejabat Pemkot Cirebon yang dianggap bertanggung jawab atas kebijakan PBB 2024-2025.
- Memberikan langkah nyata dalam satu bulan atau menghadapi aksi massa besar.
- Mengurangi ketergantungan pada pajak sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mencari sumber pendapatan alternatif serta efisiensi anggaran.
Peringatan Keras: Jangan Sampai Rakyat Berutang
Juru bicara Paguyuban Pelangi, Hetta Mahendrati Latu Meten, memperingatkan bahwa kenaikan PBB yang ekstrem berisiko membuat masyarakat jatuh miskin.
“Jangan sampai rakyat terpaksa menjual aset atau berutang hanya demi membayar pajak. Ini bisa menjerumuskan ke jurang kemiskinan,” ungkap Hetta.
Ia menambahkan, perjuangan warga Cirebon terinspirasi dari keberhasilan warga Pati, Jawa Tengah, yang membatalkan kenaikan PBB sebesar 250 persen.
“Kalau Pati bisa, kenapa kita tidak? Di sini kenaikannya 1.000 persen, ini sudah di luar batas. Kita ajak seluruh warga untuk bergerak,” pungkasnya.
