Aparatur Sipil Negara atau ASN dari 40 Kementerian dan lembaga akan segera bertugas di IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Sedangkan dari TNI-Polri sebanyak 5.716 personel.
Untuk memfasilitasi kedatangan ASN dari 40 Kementerian dan lembaga ini pemerintah segera membangun rumah susun.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Kepala Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara, Danis H Sumadilaga mengatakan, penandatanganan kontrak proyek pembangunan rumah susun ASN di IKN akan dilakukan pada pekan depan.
Danis mengatakan penandatangan kontrak proyek tersebut sebelumnya dijadwalkan pada 16 Agustus 2023, namun ditunda.
“Pekan depan tanda tangannya. Kalau sudah tanda tangan kontrak ya bisa langsung mulai (peletakan batu pertama),” ujar Danis dalam acara Ngobrol Bareng soal IKN Nusantara di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (18/8/2023).
Dengan demikian, pembangunan hunian ASN di IKN bisa dimulai Agustus ini.
Danis mengatakan, pemenang kontrak proyek pembangunan rusun ASN di IKN merupakan perusahaan dalam negeri.
“Dalam negeri semua, enggak ada yang dari luar kalau (rusun) ASN,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan, ASN dari 40 kementerian dan lembaga akan pindah ke Ibu Kota Nusantara pada 2024.
Selain itu, ada 5.716 personel TNI dan Polri yang juga akan pindah di tahun yang sama.
“Skema pemindahan ASN telah disiapkan pemerintah sebaik mungkin.
Tahap pertama, atau pada 2024, ASN, TNI, dan Polri yang dipindahkan sebanyak 16.990 orang,” ujar Anas, dilansir siaran pers Otorita IKN, Senin (12/6/2023).
“Yang terdiri atas 11.274 ASN dari 40 kementerian dan lembaga, serta TNI-Polri sebanyak 5.716 personel,” tuturnya.
Sebagaimana rencana, pemerintah di IKN akan membangun sarana olahraga, lahan hijau, apartemen, danau, dan lain sebagainya. Juga ada dukungan untuk sekolah dan fasilitas rumah sakit yang baik.
“Ini agar semua orang yang ada di IKN, termasuk ASN, bisa bekerja dengan nyaman dan optimal,” tutur Anas.
Anas juga mendorong percepatan terbentuknya Mal Pelayanan Publik (MPP) di IKN. Pembentukan MPP ini perlu dilakukan untuk mempermudah pelayanan publik pada masyarakat.
“Kementerian PANRB terus mendorong dan siap membantu agar pelayanan publik mudah, cepat, dan efisien dengan pengintegrasian layanan publik melalui MPP.
Kami berharap secepatnya MPP dapat hadir khususnya MPP Digital di IKN,” kata Anas.
Sementara itu, Pemerintah masih mengkaji besaran insentif bagi ASN yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Dengan demikian, selain mendapat kenaikan gaji, ASN yang pindah ke IKN juga akan mendapat insentif khusus.
Dilansir dari Kontan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pihaknya akan mengecek dan mengkaji terkait hal tersebut.
Dia mengakui, usulan yang diterima sebelumnya adalah insentif untuk biaya hidup.
Nanti kita akan lihat bagaimana kebutuhan dan berapa jumlah ASN yang akan pindah terutama pada saat awal dari pemerintahan bisa dimulai di IKN tahun depan.
Jumlah ASN nya dan dari kementerian mana kita akan hitung bersama, jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rabu (16/8)
