Data kependudukan Indonesia kembali mendapat ancaman, bahkan kali ini lebih parah, karena 200 juta data terancam musnah.
Ancaman yang terjadi pada data kependudukan itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR, Luqman Hakim. Ia menyebut bahwa hampir 200 juta data kependudukan yang tersimpan di pusat data Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terancam musnah.
Luqman mengatakan, hal itu disebabkan karena perangkat keras berupa ratusan server yang menyimpan data tersebut berusia cukup tua dan kadaluwarsa.
Bahkan, Luqman menyebut tak ada pihak yang berani memperbaiki ratusan server tersebut karena kemungkinan kerusakan tambah besar.
“Kita menghadapi ancaman serius mengenai data kependudukan. Hampir 200 juta data kependudukan yang tersimpan di data center Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terancam hilang atau musnah,” ujar Luqman Selasa (12/4) kemarin.
Luqman Hakim menyebut kondisi penyimpanan data tersebut sangat mengkhawatirkan. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun pun mengingatkan bahwa jika kondisi tersebut tetap dibiarkan tanpa ada usaha perbaikan, negara pasti akan mengalami kerugian yang cukup besar.
Luqman menilai hingga kini belum ada upaya komprehensif dari Kemendagri guna mengantisipasi ancaman kehilangan data tersebut. Karena itu, Luqman pun mengaku khawatir sebab hal itu akan berdampak pada data kependudukan yang selama ini menjadi basis banyak pelayanan negara kepada masyarakat.
“Sampai hari ini terdapat sekitar empat ribu lima ratus tujuh belas instansi yang melakukan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam pemanfaatan data kependudukan ini,” beber Luqman Hakim menyampaikan kekhawatirannya.
Luqman Hakim menjelaskan bahwa data yang dikelola oleh Dukcapil selama ini menjadi basis utama data pemilih. Data tersebut juga akan dipakai pada Pemilu maupun Pilkada serentak 2024 mendatang.
Karena itu, menurut Luqman, kerusakan pada system data center milik Dukcapil akan mengganggu proses pemilu yang akan datang.
“Saya berharap masalah ini tidak dianggap sepele. Saya mengetuk hati Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, jika perlu Presiden, untuk turun tangan terhadap masalah data yang terancam musnah,” pungkas Luqman.
