Pangkalpinang,Indeks News – Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi langsung ke smelter hasil sitaan negara di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, yang terkait dengan kasus korupsi tata kelola timah senilai Rp 300 triliun. Dalam kunjungan itu, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelamatkan kekayaan alam Indonesia dan memberantas penambangan ilegal.
Didampingi sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Presiden meninjau langsung enam smelter timah yang telah resmi diserahkan negara kepada PT Timah Tbk untuk dikelola.
Penyerahan aset dilakukan secara simbolis oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Wamenkeu Suahasil Nazar, kemudian diteruskan ke CEO Danantara Rosan Roeslani dan Dirut PT Timah Tbk Restu Widiyantoro.
Enam smelter yang diserahkan, antara lain:
- PT Stanindo Inti Perkasa (SIP)
- CV Venus Inti Perkasa (VIP)
- PT Menara Cipta Mulia (MCM)
- PT Tinindo Internusa (Tinindo)
- PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS)
- PT Refind Bangka Tin (RBT)
Selain itu, diserahkan pula 108 alat berat, 165 peralatan tambang, 680 ribu kilogram logam timah, serta 22 bidang tanah dengan total nilai aset mencapai Rp 1,45 triliun.
Kasus mega korupsi ini melibatkan sejumlah nama besar, seperti Harvey Moeis, Helena Lim, Bambang Gatot Ariyono, dan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani. Mereka divonis hukuman antara 4 hingga 20 tahun penjara serta diwajibkan membayar ganti rugi sesuai perbuatannya.
Presiden Prabowo mengungkap temuan mengejutkan — adanya kandungan monasit, logam tanah jarang bernilai tinggi, di area smelter.
“Monasit satu ton nilainya bisa sampai US$200.000, dan kita temukan ribuan ton. Bayangkan potensi kerugian negara dari enam perusahaan ini saja mencapai Rp 300 triliun,” ujar Prabowo.
Monasit diketahui mengandung unsur cerium, lanthanum, neodymium, yttrium, dan praseodymium yang bernilai strategis tinggi di pasar global.
Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung, TNI, Polri, dan Bea Cukai atas upaya cepat menyelamatkan aset negara dari praktik tambang ilegal.
“Ratusan triliun berhasil diselamatkan untuk rakyat. Ini bukti nyata penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan bangsa,” tegas Prabowo.
Presiden menegaskan, pemerintah tidak akan mentolerir penyelundupan logam tanah jarang dan praktik tambang ilegal.
“Ini bukti keseriusan pemerintah. Kita tegakkan hukum demi rakyat, demi kekayaan bangsa yang harus dikelola secara benar,” ujarnya tegas.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengungkap adanya temuan logam tanah jarang di enam smelter swasta yang dirampas.
“Nilainya lebih tinggi dari pasir timah biasa. Diduga selama ini ada penyelundupan ke luar negeri tanpa terdeteksi,” kata Anang.
Kejagung memastikan akan menindaklanjuti temuan ini dan menjerat pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyelundupan tersebut.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menambahkan, Presiden selalu menekankan agar kekayaan alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
“Beliau selalu mengingatkan, sumber daya alam milik negara harus dikelola untuk rakyat, bukan segelintir pihak,” tegas Burhanuddin.
