JAKARTA, Indek News —Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah dalam melakukan supervisi terhadap pondok pesantren (ponpes) di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan menyusul tragedi ambruknya bangunan musala tiga lantai Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menewaskan belasan santri.
Menurut Cucun, meskipun ponpes merupakan inisiatif masyarakat, negara tetap wajib hadir untuk menjamin keamanan dan kelayakan bangunan. Ia menilai pengawasan pemerintah bisa dilakukan melalui supervisi teknis oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Ada dinas PU yang memahami konstruksi bangunan di daerah. Dengan langkah Presiden yang menunjuk Gus Muhaimin dan langsung bergerak cepat bersama Menteri Agama dan Menteri PU, negara telah hadir untuk membantu dan mensupervisi pesantren,” ujar Cucun dalam keterangannya, Rabu (8/10/2025).
Cucun menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menko Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai langkah tepat dalam mitigasi keselamatan dan audit infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia.
“Kami mengapresiasi respons cepat Presiden Prabowo yang menginstruksikan Cak Imin untuk mengecek langsung kondisi infrastruktur pesantren agar tragedi seperti di Al Khoziny tidak terulang,” ucap Cucun.
Cucun menilai Cak Imin memiliki kapasitas dan kedekatan emosional dengan dunia pesantren, karena merupakan cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Bisri Syansuri, serta tumbuh besar dalam lingkungan pesantren.
“Cak Imin adalah sosok yang memahami betul kultur dan kebutuhan pesantren. Beliau orang yang tepat untuk ditunjuk karena memahami permasalahan infrastruktur dan kesejahteraan pesantren,” tambahnya.
Sementara itu, Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar memastikan pemerintah segera melakukan audit nasional terhadap pondok pesantren, khususnya yang berusia tua dan rawan roboh.
Audit akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta lembaga teknis terkait untuk menilai standar kekuatan dan keamanan bangunan pesantren.
“Kita akan audit pesantren-pesantren tua, terutama yang berusia 100 sampai 200 tahun. Audit ini murni teknis, bukan sosial, untuk memastikan standar keamanan bangunan,” ujar Cak Imin di rumah dinasnya, Selasa (7/10/2025).
Selain audit, pemerintah juga akan menyiapkan anggaran renovasi bagi pesantren yang dinilai rawan. Langkah ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden memerintahkan agar segera dicari anggaran untuk pesantren-pesantren yang rawan. Yang paling tua dan paling berisiko akan menjadi prioritas utama,” tegas Cak Imin.
Program audit nasional ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi keselamatan ribuan santri dan pengasuh pesantren di seluruh Indonesia.
Cucun berharap kebijakan ini dapat menjadi momentum penguatan regulasi standar bangunan pesantren agar aman, layak huni, dan sesuai ketentuan konstruksi yang berlaku.
“Negara harus hadir memastikan setiap santri belajar dengan aman. Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi juga tanggung jawab moral terhadap masa depan pendidikan keagamaan,” pungkasnya.
