Indeks News -Gagasan Presiden Prabowo untuk merampingkan jumlah badan usaha milik negara dari sekitar seribu menjadi hanya dua ratus layak diapresiasi. Bukan sekadar soal angka, melainkan tekad untuk menghadirkan BUMN yang lebih efisien, sehat, dan benar-benar menjadi mesin penggerak ekonomi bangsa.
Selama ini, terlalu banyak BUMN yang berdiri tanpa arah jelas. Banyak yang menjadi beban keuangan negara, bahkan tidak jarang dijadikan “ladang parkir” untuk orang-orang yang dipilih bukan karena kompetensinya, melainkan karena balas jasa politik. Fenomena inilah yang justru menggerogoti nilai strategis BUMN sebagai tulang punggung pembangunan.
Dengan melakukan merampingkan jumlah BUMN, pemerintah sekaligus membuka jalan bagi proses seleksi yang lebih ketat. Hanya mereka yang benar-benar profesional, kompeten, dan memiliki integritas yang pantas memimpin atau mengelola BUMN. Tidak ada lagi ruang untuk kompromi politik atau tempat menampung tim sukses.
Penggabungan atau penghapusan BUMN yang tumpang tindih juga akan mendorong efisiensi besar-besaran. Lihatlah sektor perkebunan: ada PTPN I hingga XIV, yang selama ini jalan sendiri-sendiri. Penyatuan menjadi holding perkebunan, seperti yang sudah mulai dilakukan, jelas lebih sehat daripada membiarkan belasan entitas kecil yang kerjanya mirip-mirip. Begitu pula di sektor konstruksi, di mana ada banyak BUMN karya—Wijaya Karya, Waskita Karya, Hutama Karya, Adhi Karya, hingga PP—yang sering berebut proyek dan akhirnya menanggung utang jumbo. Konsolidasi akan membuat mereka lebih kuat, tidak saling memakan.
Di sektor jasa keuangan, pemerintah juga bisa menata ulang bank-bank pembangunan daerah (BPD) dan lembaga pembiayaan lain yang tersebar dan kecil-kecil. Bukankah lebih baik jika dimerger menjadi institusi yang kuat dan mampu bersaing, daripada menjadi “macan kertas” yang hanya bertahan karena disuntik modal APBD?
Dengan langkah ini, anggaran yang selama ini habis untuk biaya operasional birokratis dapat dialihkan ke investasi yang lebih produktif. Kekuatan BUMN pun bisa difokuskan untuk mendukung hilirisasi industri, membangun ketahanan pangan, dan memperkuat energi nasional.
Namun, agar gagasan besar ini tidak berhenti sebagai slogan, Prabowo harus memastikan prosesnya transparan, berbasis kajian matang, serta mengedepankan kepentingan rakyat. Jangan sampai pengurangan jumlah BUMN hanya menguntungkan segelintir kelompok, atau malah membuka jalan bagi privatisasi yang merugikan negara.
BUMN yang ramping dan sehat akan menjadi penopang kuat bagi kemandirian ekonomi bangsa. Di sinilah tantangan sekaligus peluang besar pemerintahan baru: membuktikan bahwa penghematan dan seleksi ketat bukan semata retorika, melainkan langkah nyata menuju Indonesia yang lebih berdaulat dan sejahtera.
