Indeks News – Eks Intelijen BIN, Kolonel Purnawirawan Sri Radjasa Chandra, mengungkap dugaan serius terkait keterlibatan sejumlah loyalis Jokowi dalam upaya menciptakan instabilitas nasional melalui wacana pemisahan Provinsi Riau dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pernyataan mantan perwira intelijen Badan Intelijen Negara (BIN), tersebut disampaikan dalam wawancara di Forum Keadilan TV pada Kamis, 7 Agustus 2025.
Menurut Sri Radjasa, situasi sosial-politik nasional saat ini dinilai memburuk dan membuka ruang bagi munculnya kembali gerakan separatis di berbagai daerah.
Eks Intelijen BIN ini mengklaim telah menerima laporan akurat mengenai adanya pertemuan tertutup di Riau yang dihadiri sejumlah relawan Presiden Jokowi (loyalis Jokowi), dengan agenda membahas deklarasi ulang gerakan Riau Merdeka.
“Saya menerima laporan akurat bahwa baru-baru ini ada pertemuan tertutup di Riau, dihadiri sejumlah Loyalis Jokowi, yang membahas wacana deklarasi ulang Riau Merdeka,” ujar Sri Radjasa.
Ia menilai bahwa sebagian loyalis Presiden Jokowi merasa kecewa setelah masa pemerintahan berakhir. Kekecewaan itu, kata dia, dimanfaatkan untuk membangun kekuatan politik baru dengan menggandeng isu-isu kedaerahan.
Tabrani Rab dan Jejak Separatisme Riau
Sri Radjasa juga menyebut nama Tabrani Rab, tokoh yang pernah memelopori gerakan Riau Merdeka pada tahun 1999. Nama Tabrani, menurutnya, kini kembali digunakan sebagai simbol perlawanan oleh pihak-pihak yang mendorong pemisahan diri dari Indonesia.
“Gerakan semacam ini bukan hal baru. Dulu ada Tabrani Rab yang memulai Riau Merdeka pada 1999, dan kini namanya kembali disebut sebagai simbol perlawanan,” tambahnya.
Eks Intelijen BIN Ungkap Separatisme di Daerah Lain: Aceh, Bali, Ambon
Sri Radjasa mengingatkan bahwa ancaman separatisme tidak hanya datang dari Riau. Ia menegaskan bahwa benih separatisme juga masih hidup di daerah lain seperti Aceh, Bali, dan Ambon. Bahkan, kelompok seperti Sumatera National Liberation Front (SNLF) kini aktif di luar negeri dan telah berjejaring dengan forum-forum internasional.
“Kita tidak bicara soal isapan jempol. Mereka punya strategi, agenda, dan dukungan. Kalau dibiarkan, ini berbahaya,” ujarnya tegas.
Menanggapi potensi ancaman ini, Sri Radjasa menilai bahwa pendekatan hukum semata tidak akan cukup untuk menanggulangi gerakan separatis.
Ia mendorong pemerintah untuk mengutamakan operasi intelijen dan dialog politik, agar potensi konflik bisa dicegah sejak dini. Penanganan yang terlalu lambat atau represif, menurutnya, justru dapat memperkuat legitimasi kelompok separatis di mata masyarakat.
“Kalau penanganan lambat atau terlalu represif, justru akan memperkuat legitimasi mereka di mata publik,” katanya.
Sri Radjasa memberikan peringatan keras kepada pemerintah dan masyarakat bahwa wacana separatisme Riau bukan sekadar isu kosong. Ia menyebut bahwa rapat-rapat tertutup yang membahas strategi, tokoh kunci, dan waktu deklarasi adalah indikasi bahwa gerakan ini sudah memasuki tahap serius.
“Ini bukan wacana. Ini embrio gerakan separatis yang bisa membesar kapan saja. Negara tidak boleh lengah,” tutupnya.
Pernyataan Sri Radjasa menambah kekhawatiran terhadap stabilitas nasional pasca transisi kekuasaan. Pemerintah diminta waspada terhadap potensi gerakan separatis yang memanfaatkan ketidakpuasan politik sebagai alat untuk menggoyang keutuhan NKRI.
