Pemerintah mengumumkan aturan lengkap larangan mudik lebaran 2021. Sejumlah kriteria, larangan hingga sanksi diumumkan oleh empat dirjen dari Kementerian Perhubungan.
Berikut ini adalah aturan lengkap larangan mudik yang diumumkan pada hari ini, Kamis (8/4/2021):
Angkutan Darat:
Hal yang dilarang mudik:
Ada pengecualian bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan, yaitu:
Pengecualian kendaraan yang boleh melakukan perjalanan:
Untuk wilayah aglomerasi atau lingkungan perkotaan, ada beberapa daerah yang masih boleh melanjutkan atau melakukan kegiatan pergerakan adalah:
Sanksi:
Bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan, tidak memenuhi persyaratan melakukan perjalanan, itu akan diputar balik. Khusus pada kendaraan travel akan dilakukan tindakan tegas oleh kepolisian baik berupa penilangan atau sesuai UU yang ada.
Pengecualian kendaraan di angkutan penyeberangan di Merak-Bakaheuni, Ketapang-Gilimanuk, Padang Bai-Lembar, Kayangan-Pototano dan yang lain, yakni:
“Dalam pelaksanaannya, kami bersama POLRI, TNI dan lainnya dari mulai tanggal 6 kami sudah akan memasuki pos check point. Ada 330 pos,” ujar Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi.
Angkutan Laut
Terkait peniadaan mudik, selama periode pelarangan mudik 2021 menurut Dirjen Perhubungan Laut, Agus H Purnomo, pihaknya akan membuka posko di 51 pelabuhan pantau di rentang waktu H-15 dan H+15. Ini juga akan mendukung pada H-7 dan H+3 tanggal 6-17 Mei.
Hampir seluruh angkutan umum tidak diizinkan. Imbauan untuk pekerja migran agar tidak datang ke Indonesia. Kalau darurat, disiapkan fasilitas khusus termasuk bila ada penggantian ABK kapal.
Kapal kargo berjalan normal dan tiada kendala di periode tersebut. Kemenhub meminta seluruh syahbandar dan petugas terkait melakukan pengawasan, memeriksa ketat persyaratan yang diperlukan.
Khusus daerah pada masa lebaran cukup tinggi penumpangnya, Dirjen Hubla akan mulai melakukan sosialisasi ke kapal penumpang. Mereka akan meminta pemesanan tiket secara online agar di waktu pelarangan tiada lagi penumpukan.
Angkutan udara
Untuk penerbangan yang dilakukan pelarangan adalah:
Pengecualian penerbangan tidak berlaku untuk:
“Kami akan memberlakukan sanksi berupa badan usaha angkutan udara yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,” ujar Dirjen Perhubungan Udara, Novie Riyanto Raharjo.
Angkutan kereta api
Angkutan mudik lebaran menggunakan moda kereta api antar kota akan ditiadakan. Kalau untuk angkutan perkotaan tetap berjalan tapi akan ada pembatasan frekuensi dan jam operasional.
Pengecualian untuk:
Sanksi buat yang nekat mudik naik kereta:
“Kami lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pelanggar saat masa larangan mudik,” ujar Dirjen Perkeretapian, Danto Restyawan.
