Panasnya konflik di Pulau Rempang, telah menyeret nama konglomerat Tomy Winata. Taipan ini merupakan pemegang lahan proyek Rempang Eco City, melalui PT Makmur Elok Graha (MEG).
Perusahaan milik Tomy Winata ini mengantongi hak eksklusif atas pengelolaan serta pengembangan kawasan wisata terpadu di Pulau Rempang sejak 2004.
Pengembangan kawasan ini sempat mati suri. Lalu, pemerintah pada 28 Agustus lalu memasukkan proyek Rempang Eco City ke dalam Proyek Strategis Nasional 2023.
Namun, konflik pun terjadi. Aksi unjuk rasa masyarakat setempat yang menolak proyek Rempang Eco City seolah tak terbendung. Kepolisian Daerah Riau pun menerjunkan petugas pengamanan yang terdiri dari personel Brimob ke Pulau Rempang, Batam, Kepualau Riau.
Hingga kini, konflik antara warga dan aparat masih dalam kondisi mengkhawatirkan.
Sosok Tomy Winata
Tomy Winata merupakan seorang pengusaha keturunan Cina yang lahir pada 23 Juli 1958. Melansir dari berbagai pemberitaan, pemilik Artha Graha Network ini memiliki nama Tionghoa, Oe Suat Hong.
Usai menamatkan sekolah menengah pertama, Tomy dikenalkan dengan seorang pejabat militer di Singkawang, Kalimantan Barat. Perkenalan tersebut membuatnya mendapatkan pekerjaan.
Dia berkesempatan untuk menggarap proyek pembangunan kantor Koramil di Singkawang serta menjadi penyalur barang ke tangsi-tangsi tentara di Indonesia. Tomy juga memperoleh sejumlah proyek militer dari beberapa daerah, mulai dari Papua, Makassar hingga Ambon.
Bisnis Tomy lalu tumbuh dan dikenal sebagai seseorang yang dekat dengan sosok militer yang bahkan berpangkat jenderal. Pada 1988, ia bersama Yayasan Kartika Eka Paksi (Angkatan Darat) menyelamatkan sebuah bank propelat dengan aset mencapai Rp 8 miliar.
Bank tersebut kemudian diubah namanya menjadi Bank Artha Graha. Setahun berselang, Tomy mendirikan PT Danayasa Arthatama. Perusahaan ini kemudian masuk dalam proyek pembangunan besar kawasan bisnis Sudirman Central Business District (SCBD) yang ada di Jakarta.
Tak hanya terlibat dalam pembangunan proyek, Tomy juga tercatat sebagai salah satu pemilik kawasan distrik bisnis seluas 45 hektare melalui anak perusahaannya PT Danayasa Arthatama. Tbk (SCBD).
Keberhasilan Tomy tak lepas dari duetnya dengan pebisnis Sugianto Kusuma alias Aguan. Keduanya membentuk grup Artha Graha atau Artha Graha Network yang terus berekspansi hingga sekarang.
Tak hanya fokus membesarkan usahanya, pada 1997 ia melakukan sejumlah kegiatan pelestarian lingkungan yang terwujudkan melalui Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC). Kawasan ini berisi konservasi hutan, satwa-liar dengan luas mencapai 45 ribu hektare serta kawasan cagar laut mencapai 14,5 ribu hektare.
Tomy juga menginisiasi pendirian Artha Graha Peduli. Yayasan sosial, kemanusiaan serta lingkungan miliknya. Pada 2016, melansir dari laporan BBC, jumlah kekayaan pengusaha Tionghoa ini menyentuh angka Rp 1,6 triliun. Ia masuk dalam daftar 40 orang terkaya di Indonesia.
Jokowi Sebut Konflik Pulau Rempang karena Persoalan Komunikasi
Kerusuhan di Pulau Rempang mendapat respon dari Presiden Joko Widodo. Ia meminta aparat keamanan tidak bertindak represif kepada masyarakat, khususnya berkaitan dengan proyek strategis nasional.
“Ini selalu saya ingatkan, jangan malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang represif kepada masyarakat,” kata Joko Widodo dalam arahannya pada acara Pembukaan Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN) 2023 di Jakarta, Rabu lalu.
Jokowi menginginkan masyarakat senang jika ada ganti untung yang diberikan oleh pemerintah. Sebab, PSN seharusnya hadir memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaliknya.
Salah satu proyek yang dimaksud Presiden adalah proyek di Pulau Rempang. Jokowi mengatakan sampai menelepon Kapolri tengah malam terkait dengan masalah tersebut.
“Ini hanya salah komunikasi saja, di bawah salah mengomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, dan diberi rumah, tetapi mungkin lokasinya belum tepat. Itu yang harusnya diselesaikan?” ujarnya.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad Membantah Soal Komunikasi Buruk
Menurut dia bentrok yang terjadi lebih karena belum ada formulasi yang pas untuk merelokasi warga.
“Tapi kita semua masih meraba-raba dan mencari format yang pas. Angka-angka yang pas, karena BP Batam yang akan membelanjakan uang ini, maka mesti ada referensi hukum untuk itu semua,” ungkapnya.
Ansar menyebutkan setelah mendapatkan formulasi dan payung hukum untuk merelokasi masyarakat Rempang, Galang, Kota Batam nantinya sosialisasi akan dilakukan secara masif. Ia berharap pasca sosialisasi tersebut suasana bisa lebih kondusif.
“Makanya sekarang kita akan lakukan sosialisasi lebih masif. Mudah-mudahan ke depannya lebih kondusif dan tidak terjadi kericuhan seperti lalu,” ujarnya.
Ansar juga menerangkan Pemprov Kepri bersama Forkopimda provinsi dan Kota Batam juga akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Hal itu agar pemerintah pusat mengirimkan fasilitator membantu pemerintah daerah menjawab keresahan masyarakat.
“Kita akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat, agar pemerintah pusat juga bisa mengirimkan tim fasilitator bersama kita, supaya kolaborasi pemerintah pusat, Pemprov, Pemkot. Saya kira upaya ini bisa menjawab keresahan warga bersama,” ujarnya.
“Ini komitmen kami semua untuk mengawal ini semuanya untuk pembangunan,” ujarnya.
