Indeks News – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara melalui Perpres Nomor 79 Tahun 2025 menuai kritik keras dari sejumlah kalangan.
Langkah kenaikan gaji ini dinilai tidak adil di tengah kondisi ekonomi rakyat kecil yang masih terhimpit lonjakan harga kebutuhan pokok.
“Pemerintah seharusnya lebih dulu fokus menekan harga beras, listrik, dan BBM yang makin memberatkan. Kalau gaji pejabat dinaikkan, rakyat merasa makin ditinggalkan,” ujar Ahmad, buruh harian lepas di Jakarta, Senin (22/9/2025).
Kritik Prioritas Anggaran
Sejumlah pengamat menyoroti dampak fiskal. Penambahan belanja pegawai dikhawatirkan mempersempit ruang untuk program kerakyatan seperti subsidi pangan, kesehatan, dan pendidikan.
“Naiknya gaji ASN bisa dipahami demi reformasi birokrasi. Tapi memasukkan pejabat negara ke daftar penerima justru menimbulkan kesan pemerintah lebih memikirkan elite ketimbang rakyat biasa,” kata analis kebijakan publik UGM, Sri Lestari.
Rakyat Masih Tertekan
Di lapangan, keluhan datang dari pedagang, petani, hingga pekerja informal. Penghasilan mereka stagnan, sementara biaya hidup terus merangkak naik.
“Kami ingin pemerintah adil, jangan hanya ASN yang diperhatikan,” tutur Yuli, pedagang sayur di Makassar.
Desakan Transparansi
Kelompok masyarakat sipil menuntut pemerintah membuka rincian perhitungan anggaran kenaikan gaji dan memastikan tidak mengorbankan sektor vital rakyat.
“Jika pemerintah serius dengan kesejahteraan, seharusnya prioritas utama adalah daya beli masyarakat, bukan menambah kenyamanan pejabat,” tegas Koalisi Pemantau Anggaran Negara (KPAN).
Respons Pemerintah
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan bahwa kebijakan kenaikan gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja aparatur negara.
“Peningkatan kesejahteraan aparatur negara diharapkan berdampak positif pada kualitas pelayanan publik. Pemerintah memastikan kebijakan ini tetap sejalan dengan upaya menjaga stabilitas fiskal dan mendukung program prioritas rakyat,” kata Staf Khusus Menteri Keuangan dalam keterangan tertulis.
Proyeksi Dampak
Ekonom menilai, jika tidak dibarengi pengendalian harga kebutuhan pokok, kenaikan gaji ASN dan pejabat bisa memperlebar jarak kesejahteraan antara birokrasi dan masyarakat kelas bawah.
Selain itu, ruang fiskal pemerintah bisa semakin sempit untuk membiayai program bantuan sosial maupun subsidi. Namun, di sisi lain, peningkatan konsumsi dari kalangan ASN juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, meski terbatas pada kelompok tertentu.
Penantian Rakyat
Bagi masyarakat kecil, yang mereka tunggu adalah kebijakan konkret untuk menekan biaya hidup sehari-hari.
“Kalau listrik, beras, dan BBM bisa turun, itu langsung terasa. Kalau gaji pejabat naik, apa pengaruhnya ke kami?” tanya Rini, seorang ibu rumah tangga di Surabaya.
