Semarang, Indeks News – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Semarang menolak wacana yang menjadikan guru sebagai tester Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebelum dibagikan ke siswa. Ketua PGRI Semarang, Prof Nur Khoiri, menilai kebijakan tersebut berisiko terhadap keselamatan guru di tengah maraknya kasus dugaan keracunan MBG di sejumlah daerah.
“Namanya manusia, nyawa kan tidak bisa coba-coba. Kalau ternyata makanannya tidak sehat, itu bisa membahayakan bapak-ibu guru,” ujar Khoiri, Jumat (3/10/2025).
Khoiri menegaskan, tanggung jawab pengawasan MBG seharusnya tidak dibebankan kepada guru yang sudah memiliki beban berat dalam mendidik siswa. Menurutnya, jika terjadi masalah, guru justru akan disalahkan masyarakat.
Ia mengusulkan pengawasan dilakukan dengan SOP sederhana, seperti pengecekan bau, tekstur, dan tanda fisik makanan. Selain itu, ia mendorong adanya pelibatan komite sekolah agar kontrol berasal juga dari masyarakat, bukan hanya guru.
“Guru biar fokus mengajar. Jangan sampai mereka dijadikan kelinci percobaan,” tegas dosen Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) itu.
Khoiri menambahkan, beberapa sekolah swasta di Semarang bahkan menolak program MBG karena orang tua lebih percaya makanan dari kantin sekolah. “Yang saya tahu ada tiga sekolah swasta menolak karena lebih yakin dengan kebersihannya,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto, membenarkan adanya mekanisme pengecekan sampel makanan di sekolah. Menurutnya, pengecekan dilakukan berlapis, mulai dari dapur oleh petugas ahli gizi hingga pengecekan ulang oleh guru yang ditunjuk sebagai penanggung jawab (PIC).
“Kalau yang mengetes kesehatan makanannya itu petugas khusus di SPPG. Guru PIC hanya melakukan check and recheck,” jelas Bambang. Ia juga menegaskan dapur penyedia MBG wajib mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk menjamin standar kebersihan.
