Indek News, Jakarta – Ribuan massa dari berbagai kelompok tani menggelar aksi memperingati Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (24/9/2025). Mereka menuntut pemerintah dan parlemen menata ulang politik pangan agar lebih berpihak pada petani dan nelayan sebagai produsen utama pangan nasional.
Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, menegaskan bahwa arah kebijakan pangan saat ini lebih menguntungkan korporasi besar. Menurutnya, hal ini tampak dari proyek Food Estate dengan sistem monokultur yang dinilai mengakuisisi lahan masyarakat.
“Pada aksi Hari Tani Nasional ini, kami menyikapi kebijakan yang berkaitan dengan politik pangan nasional kita. Sebab, sumber pangan kita masih diarahkan oleh korporatisasi pertanian skala besar, seperti Food Estate dengan sistem monokulturnya yang mengakuisisi lahan,” kata Dewi.
Dewi juga menyoroti corak politik pangan nasional yang menurutnya bercorak militeristik. Ia menilai pelibatan TNI dalam program pangan justru menambah tekanan terhadap petani.
“Seharusnya petani dan nelayan ditempatkan sebagai produsen pangan utama, bukan malah dikalahkan oleh kepentingan korporasi. Corak politik ekonomi pangan yang seperti itu membahayakan kaum tani atau nelayan,” ungkapnya.
Ia mencontohkan konflik lahan antara petani anggota KPA dengan salah satu BUMN perkebunan, PTPN. Dalam kasus tersebut, petani disebut dipaksa menjadi buruh setelah TNI masuk kampung dan membuat kerja sama dengan perusahaan.
“Misalnya di banyak anggota KPA yang berkonflik dengan PTPN, itu TNI masuk kampung dengan melakukan MoU dengan PTPN. Lalu petaninya dipaksa menjadi buruh di perusahaan pangan yang didorong pemerintah lewat program ketahanan pangan,” beber Dewi.
Massa aksi yang hadir terdiri dari kelompok petani berbagai daerah mendesak pada DPR dan Pemerintah Mereka berharap aspirasi tidak hanya berhenti di jalan, tetapi juga mendapat perhatian serius dari pejabat terkait.
“Kami bersama serikat petani tidak anti-dialog, sudah berdialog dengan banyak kementerian. Tapi sampai hari ini menteri itu tidak kunjung konkret mempercepat reforma agraria. Kami berharap pimpinan DPR mendesak Menteri Agraria, Kehutanan, Desa, dan kementerian lain yang berkaitan dengan pertanian agar mau mendengar langsung aspirasi kami,” ujarnya.
Aksi Hari Tani Nasional berlangsung hingga siang hari. Massa membawa spanduk dan orasi bergantian di depan Gedung DPR/MPR. Beberapa peserta bahkan melakukan aksi teatrikal, termasuk mengecor tubuh sebagai simbol protes keras terhadap kebijakan pangan.
Akibat aksi ini, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke DPR dialihkan. Polisi berjaga untuk memastikan kelancaran demonstrasi dan pengendalian lalu lintas di sekitar lokasi.(*)
