Ratusan aksi massa dari perangkat pemerintahan nagari mengepung kantor Bupati Pesisir Selatan pada Senin (20/3).
Mereka menuntut Bupati Pessel Rusma Yul Anwar merealisasikan 10 persen Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Dana Desa (DD).
Informasinya, perangkat nagari melalui perwakilan mereka telah bersuara tentang kebijakan bupati yang mereka nilai tidak berpihak kepada nagari. Namun tidak pernah direspons, sehingga akhirnya mereka pun memilih turun berunjuk rasa atau demo ke kantor bupati.
Perangkat nagari yang berunjuk rasa sudah memasuki gerbang kantor Bupati Pesisir Selatan (Pessel).
Awalnya, rombongan pengunjuk rasa ini datang dan berkumpul di Taman Spora, Masjid Raya Painan. Kemudian, mereka melakukan long march menuju Kantor Bupati Pesisir Selatan (Pessel) yang berada di Jalan Agus Salim Painan.
“Jumlah kami yang datang ikut demo memang tidak sampai ribuan, yang datang hanya perwakilan, tapi kami yang ikut sebagai pengunjuk rasa tak kurang dari 300 orang,” ujar salah seorang pengunjuk rasa.
Menurut dia, rencana awal memang semua perangkat pemerintah nagari akan ikut demo. Namun mengingat pelayanan kepada masyarakat akan terganggu, maka disepakati yang ikut unjuk rasa cukup perwakilan saja.
Ratusan perangkat nagari yang ikut unjuk rasa mengenakan seragam cokelat ASN.
Aksi unjuk rasa perangkat nagari berjalan dengan tertib, dan mendapat pengawal apparat kepolisian. Mereka juga membawa poster dengan tulisan yang menyuarakan aspirasi mereka.
“Pak Bupati Kok Ndak Bisa Manambah Jan Sampai Mengurangi. Pariuk Kami Alah Tabaliak Pak (Pak Bupati, Kalau Tidak Bisa Menambah Jangan Sampai Mengurangi. Periuk Kami Sudah Terbalik Pak–kiasan),” demikian tulisan salah satu poster.
Kemudian ada juga poster bertuliskan, “Pemda Pessel. Harap Kembalikan Hak-hak Kami!”
Diketahui, mereka menutut agar Dana Desa (DD) sebesar 10% dari total Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Pemkab Pesisir Selatan (Pessel).
Menurut pengunjuk rasa, Pemkab Pessel telah keliru dalam membagi persentase dana DAU untuk Dana Desa (Nagari).
Akibatnya, penghasilan tetap atau siltap, dan tunjungan yang diterima perangkat desa/nagari berkurang drastis dibanding tahun lalu. (kay)
