Diterbitkannya aturan pengangkatan menjadi ASN Polri bagi 57 eks pegawai KPK dinilai membuat semuanya jadi jelas. “Jika sudah selesai, segala sesuatunya menjadi jelas,” ujar perwakilan eks pegawai KPK, Hotman Tambunan, Jumat (3/12/2021).
Para eks pegawai KPK kini tinggal menanti undangan kepolisian. Hotman pun yakin kepolisian bakal memanggil mereka untuk memberikan sosialiasi mengenai aturan tersebut.
“Pak Kapolri pasti akan undang kita utk sosialisasi sehingga nanti semua akan jelas kok,” katanya.
Sebelumnya aturan pengangkatan 57 eks pegawai KPK sudah dikeluarkan oleh Polri. Aturan tersebut tertuang dalam surat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 15 Tahun 2021.
Aturan itu diterbitkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo pada 29 November 2021.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menjelaskan, saat ini pihaknya menunggu Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengeluarkan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP).
“Proses selanjutnya akan dilaksanakan sosialsasi dan bersama BKN untuk proses kepegawaiannya,” ujar mantan Kapolda Kalimantan Tengah ini.
Juga dikatakan oleh Dedi, regulasi diumumkan secara resmi setelah regulasi dari Polri, Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terpadu. Selanjutnya, 57 eks pegawai KPK akan ditawarkan ruang jabatan sesuai dengan kompetensi.
“Ditawarkan sesuai dengan kompetensi dan ruang jabatan yang dibutuhkan dan sesuai dengan kemungkinan,” kata Dedi.
Sedangkan regulasi yang dimaksud, berkaitan dengan kompetensi dari 57 eks pegawai KPK yang memiliki latar belakang berbeda. Regulasi ini mengatur ruang jabatan yang akan disiapkan dalam satu regulasi.
“Ruang jabatan dengan satu kompetensi itu harus dilindungi regulasi. Peraturan kapolri harus dibuat, dari BKN harus dibuat, dari Kemenpan harus dibuat juga guna tidak ada lagi masalah hukum terkait status kepegawaian yang bersangkutan,” pungkas Dedi.
